[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e07d1c44-5ed7-4211-b7b9-b132b5d34b9f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU \r\nTANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2012","number","5","year","2012","published_date","2012-03-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lampung Utara","place_of_enactment","Kotabumi","theme","RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU \r\nTANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU \r\nTANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pendaftaran penduduk\r\ndan pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara serta menjamin\r\nhak kepemilikan Dokumen Kependudukan, perlu dilakukan\r\npenataan penyelenggaraan dan penertiban Dokumen\r\nKependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan\r\nberkesinambungan; \r\nb. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02\r\nTahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk\r\ndan Retribusi Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda\r\nPenduduk Serta Akta Catatan Sipil di Kabupaten Lampung\r\nUtara, saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan\r\nkeadaan saat ini dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih\r\ntinggi khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009\r\ntentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; \r\nc. bahwa berdasarkan maksud huruf a dan b tersebut diatas,\r\nperlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara \r\ntentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda\r\nPenduduk dan Catatan Sipil. \n 1. Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang\r\nPembentukan Daerah Otonom Kabupaten - kabupaten dalam\r\nLingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Jo. Undang\r\n- Undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 1821);\r\n\r\n2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor \r\n3019);\r\n3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); \r\n4. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3734); \r\n5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang\r\nPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,\r\nKolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3851); \r\n6. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi\r\nManusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999\r\nNomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4286); \r\n7. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003\r\nNomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4286); \r\n8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004\r\nNomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4355); \r\n9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004\r\nNomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir\r\ndengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); \r\n10. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan\r\nKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); \r\n11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang\r\nKewarganegaraan Republik Indonesia (Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); \r\n12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi\r\nKependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4674); \r\n13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah\r\ndan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5049); \r\n14. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan\r\nPeraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5234); \r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4587); \r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang\r\nPelaksanaan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang\r\nAdministrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4727); \r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang\r\nPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,\r\nPemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah\r\nKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4737); \r\n18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008\r\ntentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk; \r\n19. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan\r\nInformasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119); \r\n20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri\r\nNomor 21 Tahun 2011; \r\n21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005\r\ntentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk; \r\n22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 05 Tahun\r\n2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan\r\nKabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten \r\nLampung Utara Tahun 2008 Nomor 05);\r\n23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun \r\n2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja\r\nPerangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 07),\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten\r\nLampung Utara Nomor 9 Tahun 2009 (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Lampung Utara Tahun 2009 Nomor 9). \n Didalam Peraturan Daerah ini Mengatur tentang :\r\n1. Ketentuan Umum\r\n2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi\r\n3. Golongan Retribusi\r\n4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa\r\n5. Prinsip Penetapan Tarif dan Besarnya Tarif Retribusi\r\n6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi\r\n7. Wilayah Pemungutan\r\n8. Hak dan Kewajiban Warga Negara\r\n9. Kewarganegaraan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah\r\n10. Pencatatan Sipil\r\n11. Pengelolaan Data dan Pelaporan\r\n12. Penyuluhan\r\n13. Pemungutan Retribusi\r\n14. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi\r\n15. Kedaluwarsa Penagihan\r\n16. Sanksi Administratif\r\n17. Ketentuan Pidana\r\n18. Ketentuan Penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2012. \n 30 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Retribusi Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, serta Akta Catatan Sipil di Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 39).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Lampung Utara. Latar belakangnya adalah untuk menertibkan administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menjamin hak kepemilikan dokumen kependudukan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi yang dipungut dan dikelola secara profesional.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n1. **Objek Retribusi:** Pelayanan biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.\n2. **Subjek Retribusi:** Orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan cetak KTP dan Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah.\n3. **Jenis Retribusi:** Digolongkan sebagai retribusi jasa umum.\n4. **Tarif Retribusi:** Ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan, dengan beberapa layanan KTP dan Akta Catatan Sipil untuk WNI diberikan secara gratis, sementara layanan untuk WNA dikenakan biaya. Contohnya, KTP untuk WNA dikenakan biaya Rp. 200.000, sedangkan Akta Perceraian dikenakan biaya Rp. 300.000.\n\nPeraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban warga negara terkait pendaftaran penduduk, kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta pengelolaan data dan pelaporan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF LAMPUNG UTARA REGENCY
NUMBER 5 OF 2012
ON
LOCAL FEE FOR REPLACEMENT OF PRINTING COSTS OF RESIDENT
IDENTITY CARDS AND CIVIL REGISTRATION DEEDS

REGENT OF NORTH LAMPUNG,

Considering:

that in order to orderly administer population registration and Civil registration of North Lampung Regency and guarantee the right to ownership of Population Documents, it is necessary to organize the implementation and control of Population Documents in an integrated, directed, coordinated and sustainable manner;
that Regional Regulation of North Lampung Regency Number 02 of 2009 concerning the Implementation of Population Registration and Retribution for Printing Costs of Family Cards, Resident Identity Cards and Civil Registration Deeds in North Lampung Regency, is currently no longer in accordance with current developments and circumstances and higher laws and regulations, especially Law Number 28 of 2009 on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e07d1c44-5ed7-4211-b7b9-b132b5d34b9f","actionData","errors"]