[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e07744df-389c-4376-8adf-66c101815025","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2019 tentang Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan Dan Pelatihan Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral","short_title","Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2019","number","21","year","2019","published_date","2019-11-12","effective_date","2019-11-19","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6c2d5384-c3be-44dc-896b-dcfea5cccf8c","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral","short_name","Permen ESDM","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral","place_of_enactment","Jakarta","theme","Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan Dan Pelatihan Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2019
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral NO. 21, BN 2019/ NO 1462; PERATURAN.GO.ID : 4 HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral TENTANG Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan Dan Pelatihan Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2019. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 468).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang akreditasi lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sektor energi dan sumber daya mineral. Latar belakangnya adalah untuk menjamin mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di sektor ini, menggantikan peraturan sebelumnya yang dianggap kurang memadai. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di sektor energi dan sumber daya mineral memenuhi standar yang ditetapkan.\n\nKetentuan substansial mencakup pembentukan Komisi Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (KA-LDP ESDM) yang bertugas melaksanakan dan menetapkan akreditasi. Lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sektor energi dan sumber daya mineral wajib memperoleh akreditasi dari KA-LDP ESDM sebelum menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Badan usaha/bentuk usaha tetap wajib mengikutsertakan tenaga kerja dalam pendidikan dan pelatihan sektor energi dan sumber daya mineral pada lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan terakreditasi.\n\nPeraturan ini juga mengatur mengenai kriteria penilaian akreditasi, mekanisme permohonan akreditasi, serta tata cara pemberian, penolakan, dan pencabutan akreditasi. KA-LDP ESDM memiliki fungsi pelaksanaan akreditasi, pengembangan sistem akreditasi, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sektor energi dan sumber daya mineral terakreditasi.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dalam hal lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sektor energi dan sumber daya mineral yang terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 belum tersedia, badan usaha/bentuk usaha tetap dapat mengikutsertakan tenaga kerjanya pada pendidikan dan pelatihan sektor energi dan sumber daya mineral di lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang belum terakreditasi paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.\n2. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Akreditasi lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sektor energi dan sumber daya mineral yang mengacu kepada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 468), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.\n3. Keputusan Kepala Badan dan Keputusan Ketua KA-LDP tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.","sanctions","1. KA-LDP ESDM dapat memberikan sanksi administratif kepada lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sektor energi dan sumber daya mineral berupa teguran tertulis dan/atau pencabutan Akreditasi.\n2. Badan usaha sektor energi dan sumber daya mineral yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 4, maka asuransi tenaga kerja yang dibayarkan tidak dapat dibebankan kepada biaya operasi.\n3. Bagi lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan di bidang ketenagalistrikan yang tidak mendapatkan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan tetap menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan ketenagalistrikan, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Permen ESDM No. 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan Dan Pelatihan Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/142356/permen-esdm-no-11-tahun-2011","f83eb3db-cf25-4b8f-8e3d-35c7797d5836","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.1462, 2019
MINISTRY OF EMR. Accreditation. Educational and Training Provider Institution. EMR Sector. Revocation.

REGULATION OF THE MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 21 OF 2019
CONCERNING
ACCREDITATION OF EDUCATIONAL AND TRAINING PROVIDER INSTITUTIONS
ENERGY AND MINERAL RESOURCES SECTOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to ensure the quality and accountability of the implementation of education and training in the energy and mineral resources sector, it is necessary to accredit educational and training provider institutions in the energy and mineral resources sector;
that in the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 11 of 2011 concerning Guidelines for Accreditation of Educational and Training

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e07744df-389c-4376-8adf-66c101815025","actionData","errors"]