[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e06f12ff-3479-40c4-bf4c-1e62ab168221","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":84,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan Desa Namralan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2021","number","7","year","2021","published_date","2021-12-29","effective_date","2021-12-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat","place_of_enactment","Saumlaki","theme","Pembentukan Desa Namralan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pembentukan Desa Namralan
2021
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD.2021/NO.7, TLD.2021, LL KAB. KEP. TANIMBAR : 6 HAL
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pembentukan Desa Namralan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa pembentukan desa merupakan upaya penataan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta mewujudkan kesejahteraan di desa yang mekanismenya\r\nmasyarakat mengedepankan prakarsa masyarakat, asal- usul desa serta kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Untuk meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta aspirasi masyarakat diperlukan pengaturan penataan desa. Sesuai dengan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun\r\n2020 tentang Cipta Kerja, maka diperlukan pengaturan\r\ntentang pembentukan desa. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.\r\n \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan Desa Namralan pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2021. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021. \n Penjelasan 2 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Desa Namralan sebagai pemekaran dari Desa Labobar di Kecamatan Wuarlabobar. Pembentukan desa ini bertujuan untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Desa Namralan memiliki kode desa 8103072002. Pada saat pembentukan, Desa Namralan memiliki jumlah penduduk 1.009 jiwa dan luas wilayah 0,90 Km². Batas wilayah Desa Namralan meliputi:

Sebelah Utara: Laut Banda
Sebelah Timur: Desa Wulmali
Sebelah Selatan: Desa Romnus
Sebelah Barat: Pulau Watkora

Cakupan wilayah kerja Desa Namralan meliputi seluruh wilayah Desa Namralan. Peta batas wilayah administrasi Desa Namralan yang memuat batas desa dan daftar titik koordinat desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

","transitional_provisions","1. Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, Desa Induk masih tetap melaksanakan tugas pemerintahan sampai terbentuknya pemerintahan desa yang baru.\n2. Pemerintahan Desa dan kelembagaan desa lainnya harus sudah terbentuk paling lama 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya peraturan daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MALUKU PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF KEPULAUAN TANIMBAR REGENCY
NUMBER 07 YEAR 2021
ΤΕΝΤΑΝG
ESTABLISHMENT OF NAMRALAN VILLAGE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KEPULAUAN TANIMBAR,

\n\n \n \n

Considering :

that the establishment of a village is an effort to organize governance and development and realize the welfare of the community in the village, the mechanism of which prioritizes community initiatives, the origins of the village and the socio-cultural conditions of the local community;
that in order to improve services, empowerment and participation of community aspirations, it is necessary to regulate village structuring;
that in accordance with Article 8 paragraph (2) of Law Number 6 of 2014 on Villages as amended by Law Number 11 of 2020 on Job Creation, it is necessary to regulate the establishment of villages;
that based on the considerations as referred

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e06f12ff-3479-40c4-bf4c-1e62ab168221","actionData","errors"]