[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e0697a16-b486-43f1-a020-b842ab6a5a51","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2022","number","10","year","2022","published_date","2022-09-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"020174a3-bcce-4193-a414-70f06ff5f32e","Media, Pos & Periklanan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karanganyar","place_of_enactment","Karanganyar","theme","Keterbukaan Informasi Publik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

keterbukaan informasi publik
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2022/NOMOR.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Keterbukaan Informasi Publik
ABSTRAK:	\n \n bahwa memperoleh informasi merupakan hak dasar bagi\r\nmanusia agar tercapai aktualisasi diri dan \r\npengembangan lingkungan sosialnya serta merupakan\r\nbagian penting bagi ketahanan nasional; bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus\r\ndilaksanakan secara bersih, terbuka, dan \r\nbertanggungjawab berdasarkan prinsip-prinsip\r\ntata kelola pemerintahan yang baik; bahwa perlu adanya pengaturan untuk menjamm \r\nkepastian hukum sehingga dapat terwujud keterbukaan \r\ninforrnasi publik yang mendukung pemerintahan yang \r\nbaik, transparan dan demokratis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu \r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan\r\nlnformasi Publik; \n Pasal 18 Ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Hak dan Kewajiban\r\nBab III Pelaksana Layanan Informasi\r\nBab IV Klasifikasi Informasi\r\nBab V Standar Layanan\r\nBab VI Komisi Informasi Kabupaten\r\nBab VII Sengketa Informasi\r\nBab VIII Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik\r\nBab IX Laporan dan Evaluasi\r\nBab X Ketentuan Pidana\r\nBab XI Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2022. \n 53 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk menjamin hak warga negara dalam memperoleh informasi terkait kebijakan publik, mewujudkan pemerintahan daerah yang baik, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi, memberikan pedoman bagi unit atau lembaga yang bertugas menyebarluaskan informasi, mewujudkan tata kelola informasi dan dokumentasi publik yang baik, serta memastikan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, dan terpercaya.\r\n\r\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\r\n\r\n- **Hak dan Kewajiban**: Mengatur hak pemohon informasi, kewajiban pengguna informasi, hak badan publik untuk menolak informasi yang dikecualikan, dan kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi secara akurat dan tepat waktu.\r\n- **Pelaksana Layanan Informasi**: Menetapkan badan publik yang terdiri dari Pemerintah Daerah, DPRD, BUMD, dan lembaga lain yang terkait penyelenggaraan negara. Juga mengatur kelembagaan pengelola informasi dan dokumentasi seperti Atasan PPID, PPID, PPID Pelaksana, Tim Pertimbangan, dan Petugas Pelayanan Informasi Publik.\r\n- **Klasifikasi Informasi**: Mengklasifikasikan informasi publik menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.\r\n- **Standar Layanan**: Menetapkan standar layanan yang terdiri atas standar pengumuman, standar permintaan informasi publik, standar pengajuan keberatan, standar penetapan dan pemutakhiran DIP, standar pendokumentasian informasi publik, standar maklumat pelayanan, dan standar pengujian konsekuensi.\r\n- **Komisi Informasi Kabupaten**: Mengatur pembentukan Komisi Informasi Kabupaten sebagai lembaga mandiri untuk menyelesaikan sengketa informasi publik.\r\n- **Sengketa Informasi**: Mengatur upaya penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi Kabupaten atau Komisi Informasi Provinsi.\r\n- **Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Desa**: Mewajibkan Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan menunjuk PPID Desa.\r\n- **Laporan dan Evaluasi**: Mewajibkan Badan Publik menyampaikan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) kepada Bupati dan Komisi Informasi Kabupaten, serta mengatur evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik oleh Komisi Informasi Kabupaten.","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 34 dan Pasal 41 Peraturan Daerah ini dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KARANGANYAR
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF KARANGANYAR REGENCY
NUMBER 10 YEAR 2022
CONCERNING
PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KARANGANYAR,

\n\n \n \n

Considering:

that obtaining information is a basic right for
humans in order to achieve self-actualization and
development of their social environment and is an
important part of national resilience;
that the administration of regional government must be
carried out in a clean, open, and
accountable manner based on the principles of good
governance;
that there is a need for regulation to ensure
legal certainty so that public information
disclosure can be realized which supports good,
transparent and democratic governance;
that based on the considerations as
referred to in letters a, b, and c, it is necessary to
stipulate a Regional Regulation regarding Public
Information

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e0697a16-b486-43f1-a020-b842ab6a5a51","actionData","errors"]