[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e06066cc-70de-4f01-82f3-dc9d093a7992","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2017-2037","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2017","number","6","year","2017","published_date","2017-10-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat","place_of_enactment","Mamuju","theme","Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2017-2037","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

zonas-wilayah
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2017/No.6, TLD/No.85
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2017-2037
ABSTRAK:	\n \n untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (5) UU No.27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No.1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 - 2037. \n dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.5 Tahun 1960; UU No.5 Tahun 1990; UU No.6 Tahun 1996; UU No.41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2004; UU No.22 Tahun 2001; UU No.3 Tahun 2002; UU No.25 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.45 Tahun 2009; UU No.17 Tahun 2007; UU No.24 Tahun 2007; UU No.26 Tahun 2007; UU No.27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No.1 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2007; UU No.17 Tahun 2008; UU No.43 Tahun 2008; UU No.1 Tahun 2009; UU No.4 Tahun 2009; UU No.10 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.4 Tahun 2011; UU No.12 Tahun 2011; UU No.3 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.32 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2016; PP No.60 Tahun 2007; PP No.21 Tahun 2008; PP No.26 Tahun 2008; PP No.13 Tahun 2017; PP No.60 Tahun 2007; PP No.61 Tahun 2009; PP No.5 Tahun 2010; PP No.15 Tahun 2010; PP No.22 Tahun 2010; PP No.64 Tahun 2010; PP No.68 Tahun 2010; PP No.8 Tahun 2013; PP No.68 Tahun 2014; PP No.142 Tahun 2015; Perpres No.88 Tahun 2011; Perpres No.121 Tahun 2012; Perpres No.122 Tahun 2012; Perpres No.3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.58 Tahun 2017; Perpres No.16 Tahun 2017; Perpres No.16 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.17/MEN/2008; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.20/MEN/2008; Permendagri No.50 Tahun 2009; Permendagri No.47 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/MenKP/201 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.28/Men-KP/2014; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.18/PERMEN-KP/2014; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.40/PERMEN-KP/2014; Permendagri No.56 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.13 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.23/MEN/2016; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.71/Permen-Kp/2016; Perda Provinsi Sulawesi Barat No.5 Tahun 2010; Perda Provinsi Sulawesi Barat No.2 Tahun 2011; Perda Provinsi Sulawesi Barat No.1 Tahun 2014. \n dalam PERDA ini diatur mengenai ruang lingkup pengaturan RZWP-3-K Provinsi Sulawesi Barat, kebijakan dan strategi dalam RZWP-3-K, dan rencana alokasi ruang. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2017. \n 62 halaman, Penjelsan 14 halaman, Lampirann 1 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2037 menetapkan rencana zonasi untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Sulawesi Barat. Tujuan dari RZWP-3-K ini adalah untuk mengalokasikan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, dan Alur Laut, serta menentukan aturan dan arahan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dan sinergi antara semua pemangku kepentingan, mendorong pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir dan laut secara kolaboratif, tertib, berkelanjutan dan berkeadilan, serta menyusun rencana pengelolaan yang terpadu dan berkelanjutan.\n\nKebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi pengembangan konservasi ekosistem, pengoptimalan pengembangan wilayah, dan peningkatan keberlanjutan ekosistem. Strategi yang digunakan mencakup penetapan zonasi pemanfaatan ruang, pembatasan kegiatan yang mengganggu ekosistem, optimalisasi pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada kawasan pemanfaatan umum, pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat, serta pengembangan kota-kota pesisir di Kecamatan.\n\nRencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi penetapan kawasan pemanfaatan umum (zona perikanan tangkap, perikanan budidaya, pariwisata, pelabuhan, bandar udara, pertambangan, industri, pertahanan dan keamanan, dan fasilitas umum), kawasan konservasi (kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, dan kawasan konservasi perairan), dan alur laut (alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan alur migrasi biota laut).","transitional_provisions","1. Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan rencana zonasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah ada, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Izin pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dikeluarkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut sesuai dengan jangka waktu berlakunya.\n3. Izin pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:\na. izin yang belum dilaksanakan pembangunannya, disesuaikan dengan fungsi kawasan dan/atau zona berdasarkan Peraturan Daerah ini;\nb. izin yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin operasional terkait berakhir masa berlakunya, dan wajib dilakukan penyesuaian dengan fungsi zona berdasarkan Peraturan Daerah ini;\nc. izin yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi zona berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin dapat dibatalkan, dan kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;dan\nd. penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada angka 3, dibebankan pada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n4. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, izin dapat diterbitkan apabila sesuai dengan rencana alokasi ruang yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini;\n5. Pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diselenggarakan tanpa izin,diatur dengan ketentuan sebagai berikut:\na. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan\nb. pemanfaatan ruang yang sudah sesuai dengan Peraturan Daerah ini, penerbitan izin yang diperlukan dapat dipercepat.","sanctions","1. Pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan Pesisir, dan Izin Lokasi Pulau-Pulau Kecil yang diberikan dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan sementara, dan/atau pencabutan izin lokasi.\n3. Pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan, dan Izin Pengelolaan Sumber Daya Perairan Pesisir yang diberikan, dikenai sanksi administratif.\n4. Sanksi administratif dapat berupa: peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan; penutupan lokasi; pencabutan izin; pembatalan izin; dan/atau denda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF WEST SULAWESI
REGIONAL REGULATION OF WEST SULAWESI PROVINCE
NUMBER 6 OF 2017
CONCERNING
ZONING PLAN FOR COASTAL AREAS AND SMALL ISLANDS
WEST SULAWESI PROVINCE, 2017 - 2037

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST SULAWESI PROVINCE,

Considering : a. that to implement the provisions of Article 7 paragraph (3) and\n\n \n \n \n \n ","pdf_url","/proxy/pdf?id=e06066cc-70de-4f01-82f3-dc9d093a7992","actionData","errors"]

Considering :

Article 9 paragraph (5) of Law Number 27 of 2007

as amended by Law Number

1 of 2014 concerning Management of Coastal Areas and

Small Islands, it is necessary to establish a Regional Regulation

regarding the Zoning Plan for Coastal Areas and Small

Small Islands of West Sulawesi Province, 2017 - 2037;
that based on the considerations as intended

in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation

regarding the Zoning Plan for Coastal Areas and Small

Small Islands of West Sulawesi Province, 2017 – 2037;