[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e05418c9-294d-46db-b336-bb9433e189cf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Angkutan Jalan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No. 5 Tahun 2005","number","5","year","2005","published_date","2005-08-18","effective_date","2005-08-19","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Jambi","place_of_enactment","Jambi","theme","Izin Usaha Angkutan Jalan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Izin - Usaha - Angkutan - Jalan
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2005/No.6 Seri C No.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Usaha Angkutan Jalan
ABSTRAK:	\n \n Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan perusahaan angkutan umum dibidang transportasi angkutan jalan maka perlu adanya pembinaan,pengawasan dan penertiban; Dalam rangka mewujudkan pembinaan,pengawasan dan penertiban tersebut perlu adanya ketentuan yang mengatur setiap usaha dibidang angkutan orang dan barang angkutan umum dimaksud; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b,perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Izin Usaha Angkutan. \n UU No. 9 Tahun 1956; UU No. 13 Tahun 1980; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 42 Tahun 1993; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Kepmenhub No. KM. 69 Tahun 1993; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 21 Tahun 2000; Kepmendagri No. 130-67 Tahun 2002; Kepmenhub No. 35 Tahun 2003; Perda Kota Jambi No. 03 Tahun 2001. \n Perda ini mengatur tentang Izin Usaha Angkutan Jalan, meliputi Ketentuan dan Perizinan; Pembinaan dan Pengawasan; Retribusi; Kewajiban dan Larangan; Sanksi Administrasi; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2005. \n Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. \n 11 hlmn \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 05 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Angkutan Jalan dibentuk untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan penertiban terhadap perusahaan angkutan umum di bidang transportasi jalan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur setiap usaha di bidang angkutan orang dan barang angkutan umum.

\n\n

Ketentuan Substansial:

\n\n

Peraturan ini mengatur tentang:

\n\n

Kewajiban setiap orang atau badan yang menjalankan kegiatan usaha angkutan orang dan barang di jalan umum dengan kendaraan bermotor untuk memiliki izin dari Walikota.
Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha angkutan, termasuk persyaratan bagi badan usaha (seperti foto copy NPWP, akta pendirian, SITU, pernyataan kesanggupan memiliki kendaraan dan fasilitas penyimpanan) dan perorangan (foto copy STNK, buku uji, KTP).
Prosedur penelitian berkas dan pemeriksaan lokasi usaha sebagai bahan pertimbangan Walikota dalam menerbitkan izin.
Masa berlaku izin usaha angkutan selama perusahaan masih menjalankan usahanya.
Ketentuan mengenai pengalihan izin usaha kepada pihak lain yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Walikota.
Penerbitan kartu usaha angkutan sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan terhadap izin usaha angkutan yang diberikan.
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang angkutan jalan, termasuk penyuluhan, pemantauan, pemeriksaan, dan pengendalian.
Kewajiban pemegang izin usaha untuk melakukan pendaftaran ulang (heregistrasi) setiap tahun.
Pengenaan retribusi izin usaha angkutan dan kartu usaha angkutan sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin.

","transitional_provisions","1. Bagi usaha angkutan yang telah memiliki izin sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkan peraturan daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap pendaftaran ulang kartu usaha angkutan dan izin usaha dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% per bulan dari retribusi terutang.\n2. Pelanggaran terhadap ketentuan perizinan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha angkutan setelah melalui peringatan tertulis dan pembekuan izin.\n3. Pelanggaran terhadap ketentuan lain dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha dan denda sebesar Rp.2.000.000,-.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

JAMBI CITY REGIONAL GAZETTE
NUMBER 06 YEAR 2005 SERIES C NUMBER 02

JAMBI CITY REGIONAL REGULATION
NUMBER 05 YEAR 2005
ON
ROAD TRANSPORT BUSINESS LICENSE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF JAMBI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the increasing growth of public transport companies in the field of road transport, it is necessary to have guidance, supervision and order;
that in order to realize the guidance, supervision and order, it is necessary to have provisions governing every business in the field of public transport of passengers and goods;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Jambi City Regional Regulation concerning Transport Business Licenses;

In View of:

Law Number 9 of 1956 concerning the Establishment of Large City Autonomous Regions within the Central Sumatran

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e05418c9-294d-46db-b336-bb9433e189cf","actionData","errors"]