[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e052d1fc-03df-45f6-88f4-07698bffafab","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma’had Aly","short_title","Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020","number","32","year","2020","published_date","2020-11-30","effective_date","2020-12-03","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","1688f208-5100-4120-be0a-f40bb009caf0","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Agama","short_name","Peraturan Menag","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah","tags",[],"location","Kementerian Agama","place_of_enactment","Jakarta","theme","Ma’had Aly","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

MA’HAD ALY
2020
Peraturan Menteri Agama NO. 32, BN. 2020/No. 1433, https://jdih.kemenag.go.id/; 22 hlm
Peraturan Menteri Agama TENTANG Ma’had Aly
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mengembangkan rumpun ilmu agama \r\nIslam dalam bidang penguasaan ilmu agama Islam \r\n(tafaqquh fiddin) berbasis kitab kuning dan merawat \r\ntradisi akademik pesantren, serta mempersiapkan kader \r\nulama, perlu peningkatan penyelenggaraan pendidikan \r\ntinggi dan pengelolaan Ma’had Aly;\r\nb. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan \r\ntinggi dan pengelolaan Ma’had Aly, serta untuk \r\nmelaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan \r\nPemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan \r\nTinggi Keagamaan, perlu pengaturan mengenai Ma’had \r\nAly;\r\nc. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 \r\ntentang Ma’had Aly sudah tidak sesuai dengan \r\nperkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat \r\nsehingga perlu diganti;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu \r\nmenetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Ma’had Aly \n 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang \r\nKementerian Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4916);\r\n3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang \r\nPendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 5336);\r\n4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang \r\nPesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 6406);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang \r\nPendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);\r\n6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang \r\nKementerian Agama (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 168);\r\n7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang \r\nOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); \n Berisi tentang:\r\na. ketentuan umum yang berisi penjelasan pasal-pasal\r\nb. pendirian\r\nc. penyelenggaraan Ma'had Aly\r\nd. Pengelolaan Ma'had Aly\r\ne\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2020. \n Mencabut Peraturan \r\nMenteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma’had Aly\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1761) \n 22 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1761)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Agama ini mengatur tentang Ma'had Aly, sebuah bentuk pendidikan pesantren jenjang tinggi yang mengembangkan kajian keislaman berbasis Kitab Kuning. Tujuan pendirian Ma'had Aly adalah untuk mencetak ulama yang memiliki kedalaman ilmu agama Islam, berakhlak mulia, berwawasan global, dan memiliki komitmen kebangsaan. Ma'had Aly melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Ketentuan Substansial:

Ma'had Aly merupakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan tinggi yang menyelenggarakan program sarjana, magister, dan doktor. Ma'had Aly mengembangkan Rumpun Ilmu Agama Islam dengan berbagai takhasus seperti Alquran dan ilmu Alquran, tafsir dan ilmu tafsir, hadis dan ilmu hadis, fikih dan ushul fikih, akidah dan filsafat Islam, tasawuf dan tarekat, ilmu falak, sejarah dan peradaban Islam, serta bahasa dan sastra Arab. Pesantren dapat mendirikan Ma'had Aly setelah memperoleh izin dari Menteri Agama dengan memenuhi persyaratan administratif dan substantif, termasuk memiliki Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan rekomendasi dari Majelis Masyayikh.

Penyelenggaraan Ma'had Aly meliputi Konsentrasi Kajian yang harus mendapat izin Menteri, kurikulum berbasis kompetensi dan Kitab Kuning, proses pembelajaran yang khas, serta dosen dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi. Mahasantri (peserta didik) harus memenuhi kualifikasi tertentu dan wajib bermukim di pesantren. Lulusan Ma'had Aly berhak mendapatkan ijazah dan gelar yang diatur oleh Menteri. Sistem penjaminan mutu internal dan eksternal juga diatur untuk memastikan kualitas pendidikan. Pengelolaan Ma'had Aly dilaksanakan secara otonom oleh organ pengelola yang terdiri dari unsur penyusun kebijakan, pelaksana akademik, pengawas mutu, penunjang akademik, dan pelaksana administrasi.

","transitional_provisions","1. Izin pendirian dan nomor statistik Ma'had Aly yang terbit sebelum Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.\n2. Ijazah Mahad Aly dinyatakan tetap berlaku dan dinyatakan sebagai ijazah berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.\n3. Sebelum Majelis Masyayikh terbentuk, kewenangan pemberian rekomendasi pendirian Ma'had Aly diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah.","sanctions","(-)","revokes",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Peraturan Menag No. 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Aly","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/130899/peraturan-menag-no-71-tahun-2015","1f360a70-0af2-41ef-bd7d-155a3c18fae7","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 32 OF 2020
CONCERNING
MAHAD ALY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to develop the cluster of Islamic religious sciences
in the field of mastery of Islamic religious sciences
(tafaqquh fiddin) based on the yellow book and maintaining
the tradition of Islamic boarding school academics, as well as preparing
cadres of scholars, it is necessary to improve the implementation of
higher education and management of Mahad Aly;
that in order to improve the implementation of
higher education and management of Ma'had Aly, and
to implement the provisions of Article 18 paragraph (4)
of Government Regulation Number 46 of 2019 concerning
Religious Higher Education, it is necessary to regulate
regarding Ma'had Aly;
that the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e052d1fc-03df-45f6-88f4-07698bffafab","actionData","errors"]