[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e0527989-539d-4b4a-997b-5fa83f0cd9d8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2010 tentang Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Universitas Pertahanan Indonesia","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2010","number","38","year","2010","published_date","2010-02-25","effective_date","2010-03-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Universitas Pertahanan Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2010
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 38, LN. 2010 No. 48, LL SETNEG : 68 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Universitas Pertahanan Indonesia
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2010. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk mendirikan Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Universitas Pertahanan Indonesia (BHPP UNHAN) guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang pertahanan negara. Hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.

Ketentuan Substansial: BHPP UNHAN didirikan sebagai badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi ilmu pertahanan. Organisasi ini memiliki beberapa organ penting seperti Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, Dewan Audit, dan Dewan Guru Besar. BHPP UNHAN mengelola dana secara mandiri berdasarkan prinsip nirlaba dan menerapkan prinsip-prinsip seperti otonomi, akuntabilitas, transparansi, dan penjaminan mutu. Ruang lingkup kegiatan BHPP UNHAN meliputi pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pertahanan, serta menyelenggarakan program sarjana dan pascasarjana. BHPP UNHAN juga memiliki ciri khas sebagai badan hukum pendidikan yang menyiapkan insan pertahanan dengan karakter dan kemampuan akademik yang sesuai dengan profesi pertahanan.

","transitional_provisions","1. Semua peraturan yang terkait dengan pendidikan pertahanan negara masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.\n2. Penetapan pendanaan BHPP UNHAN sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini.\n3. Untuk pertama kali anggaran rumah tangga BHPP UNHAN disusun oleh Rektor atau pejabat Rektor untuk mendapatkan penetapan Menteri setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri Pertahanan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Pemerintah ini.\n4. Untuk pertama kali keanggotaan Majelis Wali Amanat BHPP UNHAN ditetapkan oleh Menteri setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri Pertahanan.\n5. Senat Akademik harus sudah terbentuk paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Rektor diangkat.\n6. Organ BHPP UNHAN selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah terbentuk paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah Majelis Wali Amanat dibentuk oleh Menteri setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri Pertahanan.","sanctions","1. Sanksi bagi dosen yang melanggar anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga diatur dalam anggaran rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Sanksi bagi tenaga kependidikan yang melanggar anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga diatur dalam anggaran rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 38 OF 2010
CONCERNING
GOVERNMENT EDUCATIONAL LEGAL ENTITY
INDONESIAN DEFENSE UNIVERSITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to improve the quality and quantity of human resources and to develop science, technology, and/or arts in the field of state defense, it is necessary to establish a Government Educational Legal Entity of the Indonesian Defense University;
that based on the considerations as referred to in letter a and in accordance with the provisions of Article 7 paragraph (1) of Law Number 9 of 2009 concerning Educational Legal Entities, it is necessary to stipulate a Government Regulation concerning the Government Educational Legal Entity of the Indonesian Defense University;

In view of:

Article 5 paragraph (2) of the 1945

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e0527989-539d-4b4a-997b-5fa83f0cd9d8","actionData","errors"]