[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e04ec701-8415-4ed2-a4cf-5dc5f51f46a9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Dan Perizinan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya Pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2003","number","25","year","2003","published_date","2003-10-30","effective_date","2003-10-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tasikmalaya","place_of_enactment","Tasikmalaya","theme","Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Dan Perizinan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya Pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 25, LD 2003/25 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Dan Perizinan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya Pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2003. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2003 mengatur tentang retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan perizinan sarana pelayanan kesehatan lainnya pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Latar belakang peraturan ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, yang didukung oleh pemungutan retribusi pelayanan kesehatan.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini menetapkan bahwa retribusi pelayanan kesehatan termasuk dalam golongan retribusi jasa usaha. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan. Prinsip penetapan tarif adalah untuk menutup biaya investasi, pemeriksaan, tindakan medis, pengobatan, penginapan, konsumsi, dan pengadaan kartu pasien.

Tarif pelayanan kesehatan dasar ditetapkan sebesar Rp. 2000 per kunjungan. Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan, termasuk tindakan medik, perawatan, rawat inap, persalinan, tindakan kebidanan, pengujian kesehatan (keuring), pemeriksaan radiodiagnostik, pemeriksaan penunjang diagnostik (urine, faeces, haematologi, mikrobiologi, serologi, kimia darah), pemeriksaan elektromedik, pemeriksaan kualitas air, pemeriksaan makanan dan minuman, pemeriksaan garam dan cuka, serta pemeriksaan mikrobiologi dan kualitas air. Selain itu, diatur pula tarif perizinan dan biaya pengkajian untuk perizinan tertentu pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya.

Peraturan ini juga mengatur saat retribusi terutang, tata cara pengisian retribusi (SPORD), penetapan retribusi (SKRD), pemungutan, pembayaran, penagihan, pengajuan keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[104],{"_105":106,"_107":108,"_36":109},"text","Perda Kota Tasikmalaya No. 7 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Dan Perizinan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya Pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/297989/perda-kota-tasikmalaya-no-7-tahun-2008","550b1a4b-8c3a-4459-a986-6d150fe1db20","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

TASIKMALAYA CITY REGIONAL REGULATION
NUMBER: 25 YEAR 2003
CONCERNING
HEALTH SERVICE CHARGES AT PUBLIC HEALTH CENTERS AND
LICENSING OF OTHER HEALTH SERVICE FACILITIES
AT THE TASIKMALAYA CITY HEALTH OFFICE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TASIKMALAYA

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in an effort to improve the quality of health services to the community, it needs to be supported by the provision of adequate health facilities and infrastructure;
that to fulfill the objectives as referred to in letter a above, it is through the collection of health service charges;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, the arrangements are outlined in a Regional Regulation.

In view of:

Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette Number 3209);

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e04ec701-8415-4ed2-a4cf-5dc5f51f46a9","actionData","errors"]