[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e04d703e-6797-4400-92b0-343ef2d4e15d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2021","number","104","year","2021","published_date","2021-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2021
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 104, BN 2021 (1586): 20 hlm; peraturan.go.id
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 120 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1755)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini bertujuan untuk menata ulang organisasi dan tata kerja Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan agar lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi institusi tersebut. Penataan ini telah disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Nomor PM 120 Tahun 2018 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum. Politeknik ini berada di bawah Kementerian Perhubungan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Tugas utama Politeknik adalah menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang keselamatan transportasi jalan. Struktur organisasi Politeknik meliputi Direktur, Wakil Direktur, Senat, Dewan Penyantun, Dewan Pengawas, dan berbagai unit pendukung lainnya. Setiap bagian memiliki tugas dan fungsi spesifik untuk mendukung operasional dan pengembangan Politeknik.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan harus mengusulkan rumusan jabatan fungsional, uraian fungsi, uraian jenis kegiatan organisasi, satuan hasil kerja, waktu capaian hasil kerja jabatan, peta jabatan, standar kompetensi jabatan, dan kelas jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.\n2. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan struktural dan fungsional yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 120 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tatakerja Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Permenhub No. 120 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/102887/permenhub-no-120-tahun-2018","ceb649fc-b575-498f-9b1b-c7c989fe797a","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

\nNo. 1586, 2021 MINISTRY OF TRANSPORTATION. Polytechnic. Safety. Road Transportation. Orta. Revocation.
\n

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER PM 104 OF 2021
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES
OF THE ROAD TRANSPORTATION SAFETY POLYTECHNIC

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize a more effective and efficient organization and work procedures, in order to improve the performance of tasks and functions of the Road Transportation Safety Polytechnic, it is necessary to reorganize the organization and work procedures of the Road Transportation Safety Polytechnic;
that the reorganization of the organization and work procedures as referred to in letter a, has received approval from the Minister of Administrative and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e04d703e-6797-4400-92b0-343ef2d4e15d","actionData","errors"]