[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e0427271-260e-4a08-b039-f9688d0d8acd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2020","number","8","year","2020","published_date","2020-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"908dd033-2adb-4bcd-a093-c206162f8510","Kemitraan Pemerintah & Swasta","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Klaten","place_of_enactment","Klaten","theme","Kerja Sama Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kerjasama-daerah
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2020/No.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kerja Sama Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan umum sesuai kewenangannya;\r\nb. bahwa dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan di daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, agar pelaksanaannya lebih efisien dan efektif perlu dilakukan Kerja Sama Daerah;\r\nc. bahwa untuk memberikan landasan hukum pelaksanaan kerjasama di Daerah, perlu mengatur pedoman mengenai Kerja Sama Daerah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, bentuk kerja sama daerah, jenis KSDD, pembentukan tim koordinasi kerja sama daerah, pembinaan, pengawasan pemantauan dan evaluasi, sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah, asosiasi daerah, pembiayaan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020. \n 30 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kerja Sama Daerah yang didasarkan pada efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja Sama Daerah mencakup usaha bersama antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan daerah lain, pihak ketiga, dan/atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan pendapatan daerah. Selain itu, juga untuk mewujudkan kebersamaan dalam memecahkan masalah, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, mempercepat pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, dan menjalin kemitraan strategis dalam pembangunan daerah.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai bentuk Kerja Sama Daerah, termasuk Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD), Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK), Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL), dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL). Objek kerja sama meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

KSDD dapat berupa kerja sama wajib (antara daerah yang berbatasan) atau sukarela. KSDPK dapat berupa kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik, pengelolaan aset, investasi, atau bentuk lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. KSDPL dan KSDLL mencakup pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran budaya, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan, promosi potensi daerah, dan objek kerja sama lainnya.

Peraturan ini juga mengatur tahapan pelaksanaan kerja sama, dokumen kerja sama, kelembagaan kerja sama (termasuk pembentukan Sekretariat Kerja Sama), penyelesaian perselisihan, dan berakhirnya kerja sama. Selain itu, diatur pula mengenai pemberian bantuan keuangan antar daerah, pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD), serta sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah.

","transitional_provisions","1. Kontrak/perjanjian kerja sama untuk KSDD, KSDPK, KSDLL dan KSDPL yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.\n2. Kontrak/perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama dan dapat dilanjutkan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KLATEN
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KLATEN REGENCY
NUMBER 8 OF 2020
CONCERNING
REGIONAL COOPERATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KLATEN,

\n\n \n \n

Considering:

that the Regional Government is obliged to improve the welfare of the community and improve public services according to its authority;
that in an effort to realize development goals in the region and improve the quality of public services to the community, in order for its implementation to be more efficient and effective, Regional Cooperation needs to be carried out;
that to provide a legal basis for the implementation of cooperation in the Region, it is necessary to regulate guidelines regarding Regional Cooperation;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Regional Cooperation;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e0427271-260e-4a08-b039-f9688d0d8acd","actionData","errors"]