[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e033bf59-1942-48a3-9621-d9762788640a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 12 Tahun 2009 tentang RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi No. 12 Tahun 2009","number","12","year","2009","published_date","2009-05-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi","place_of_enactment","Sengeti","theme","RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2009/NO.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan rumah potong secara baik kepada masyarakat, pemerintah menyediakan fasilitas jasa pelayanan Rumah Potong Hewan; Fasilitas jasa pelayanan Rumah Potong Hewan yang diterima masyarakat, pembiayaannya dibebankan kepada masyarakat melalui retribusi sesuai dengan PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. \n UU No. 5 Tahun 1976; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 22 Tahun 1983; PP No. 27 Tahun 1983; Perda No. 66 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007; Kepmen Kehakiman No. M.04-PW.03 Tahun 1984; Kepmentan No. M.413/Kpts/TN.310/7/1992; Permendagri No. 4 Tahun 1997. \n Perda ini mengatur mengenai Retribusi Rumah Potong Hewan, meliputi: Ketentuan Pemeriksaan; Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dalam Penetapan Retribusi; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Sanksi Administrasi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2009. \n Tata cara pemungutan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.\r\nPengaturan lebih lanjut tentang tata cara pembayaran dan penyetoran hasil retribusi, akan ditetapkan oleh Bupati.\r\nPelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati. \n 8 hlm.; Penjelasan 3 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Muaro Jambi. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pelayanan rumah potong hewan kepada masyarakat, di mana pembiayaannya dibebankan melalui retribusi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001. Tujuannya adalah untuk menyediakan landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam memungut Retribusi Rumah Potong Hewan.

Ketentuan substansial mencakup:

Nama retribusi adalah Retribusi Rumah Potong Hewan, yang dipungut atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan, termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.
Objek retribusi adalah penyediaan pelayanan fasilitas Rumah Potong Hewan, meliputi penyewaan kandang dan pemeriksaan kesehatan serta pemotongan hewan.
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan.
Retribusi Rumah Potong Hewan termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.
Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah hewan yang dipotong.
Prinsip penetapan retribusi adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak atas jasa pelayanan yang disediakan.
Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah hewan yang dipotong, dengan besaran tarif yang telah ditetapkan.
Wilayah pemungutan adalah wilayah Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Masa retribusi pemakaian kandang, jasa pemeriksaan dan pemotongan adalah 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Bupati.
Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan disetor ke Kas Daerah.
Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah terutang.
Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) dikenakan denda sebesar 2% dari Retribusi yang telah ditentukan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
MUARO JAMBI REGENCY
NUMBER 12 YEAR 2009
TLD NO: 11

REGIONAL REGULATION OF MUARO JAMBI REGENCY
NUMBER 12 YEAR 2009
CONCERNING
LOCAL FEE FOR SLAUGHTERHOUSES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MUARO JAMBI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to improve the provision of good slaughterhouse services to the community, the government provides slaughterhouse service facilities;
that the financing of slaughterhouse service facilities received by the community is borne by the community through local fees in accordance with Government Regulation Number 66 of 2001 concerning Regional Retribution;
that based on the considerations as referred to in letter a, letter d to fulfill the intent as referred to in letter a, letter b and letter c, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Slaughterhouse Retribution;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e033bf59-1942-48a3-9621-d9762788640a","actionData","errors"]