[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e022187d-aebe-43a8-9210-82f61316a9da","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2003 tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan pada Tanah Milik dan Kebun Rakyat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 9 Tahun 2003","number","9","year","2003","published_date","2003-02-17","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka","place_of_enactment","Sungailiat","theme","Izin Pemanfaatan Hasil Hutan pada Tanah Milik dan Kebun Rakyat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IZIN-PEMANFAATAN-HASIL-HUTAN-PADA-TANAH-MILIK-DAN-KEBUN-RAKYAT
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD No.9 Seri B 2003
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Pemanfaatan Hasil Hutan pada Tanah Milik dan Kebun Rakyat
ABSTRAK:	\n \n Guna menjamin kelestarian hutan sebagai kekayaan nasional dan menjaga fungsi hutan sebagai sumber air serta keseimbangan lingkungan perlu diatur pemanfaatan hasil hutan khususnya pada tanah milik dan kebun rakyat,\r\nHasil hutan pada tanah milik dan kebun rakyat merupakan salah satu potensi bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Kehutanan dan Perkebunan, guna membiayai pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab. \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 28 Thn 1959; UU No. 5 Thn 1990; UU No. 12 Thn 1992; UU No. 25 Thn 1992; UU No. 23 Thn 1997; UU No. 22 Thn 1999; UU No. 41 Thn 1999; UU No. 27 Thn 2000; PP No. 62 Thn 1998; PP No. 25 Thn 2000; PP No. 34 Thn 2002; Kepres No. 34 Thn 2002; Kepres No. 44 Thn 1999; Perda Kab. Bangka No. 23 Thn 2000; Perda Kab. Bangka No. 24 Thn 2001. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Perizinan; Jangka Waktu Berlakunya Izin; Struktur dan Besarnya Pungutan Izin; Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Pungutan; Hak dan Kewajiban Pemegang Izin; Pengawasan dan Pengendalian; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 9 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka yang mengatur izin pemanfaatan hasil hutan pada tanah milik dan kebun rakyat dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang izin pemanfaatan hasil hutan pada tanah milik dan kebun rakyat di Kabupaten Bangka. Latar belakangnya adalah untuk menjamin kelestarian hutan, menjaga fungsi hutan sebagai sumber air dan keseimbangan lingkungan, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kehutanan dan perkebunan.

Ketentuan Substansial:

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pemanfaatan hasil hutan pada tanah milik dan kebun rakyat wajib memiliki izin dari Bupati. Izin ini diberikan setelah pemeriksaan lokasi dan potensi hasil hutan. Izin dapat diberikan kepada pemilik tanah, perorangan, Badan Hukum, dan/atau KUD. Jangka waktu izin maksimal 6 bulan, dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan baru.

Hak dan Kewajiban:

Pemegang izin berhak memanfaatkan hasil hutan kayu (seperti kayu sengon, mahoni, jati, dll.) atau hasil hutan bukan kayu (seperti rotan, bambu, getah, dll.). Pemegang izin wajib membuat laporan produksi setiap sepuluh hari yang diperiksa dan disahkan oleh Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan setempat. Pengangkutan kayu wajib menggunakan SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.

Pungutan Izin:

Dasar pengenaan pungutan adalah nilai jual hasil hutan, dengan tarif 6% dari nilai jual tersebut. Pungutan ini bertujuan untuk menutup biaya pemberian izin, termasuk biaya survei, pemeriksaan potensi, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan.

","transitional_provisions","1. Sebelum dikeluarkannya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang Surat Keterangan Asal Usul (SKAU), pemakaian Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dengan cap “Kayu Rakyat” masih tetap berlaku.\n2. Izin pemanfaatan hasil hutan pada tanah milik dan kebun rakyat yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).\n2. Pemanfaatan hasil hutan tanpa izin dapat dikenakan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah tarif pungutan izin pemanfaatan hasil hutan.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kab. Bangka No. 2 Tahun 2012 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2003 tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan pada Tanah Milik dan Kebun Rakyat","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/24972/perda-kab-bangka-no-2-tahun-2012","151ba94e-a51b-4cbb-a883-2a336cc4552e","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL REGULATION OF BANGKA REGENCY
NUMBER 9 OF 2003
CONCERNING
LICENSE FOR FOREST PRODUCT UTILIZATION
ON PRIVATELY OWNED LAND AND COMMUNITY PLANTATIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANGKA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to guarantee the sustainability of the forest as a national asset and maintain the function of the forest as a source of water and environmental balance, it is necessary to regulate the utilization of forest products, especially on privately owned land and community plantations,
that forest products on privately owned land and community plantations constitute a potential source of Local Own-Source Revenue from the Forestry and Plantation Sector, to finance regional development in the context of implementing regional autonomy in a tangible and responsible manner;
that the provisions and procedures for the utilization of forest products on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e022187d-aebe-43a8-9210-82f61316a9da","actionData","errors"]