[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e01a6618-9ebe-4423-9966-512dc515f006","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Gorontalo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tuntutan Perbendaharaan & Tuntutan Ganti Rugi Keuangan & Barang Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo No. 6 Tahun 2015","number","6","year","2015","published_date","2015-10-06","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"244f8a4c-c072-42a0-87ea-c867c3ae8945","Ganti Rugi Kerugian Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Gorontalo","place_of_enactment","Gorontalo","theme","Tuntutan Perbendaharaan & Tuntutan Ganti Rugi Keuangan & Barang Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

tuntutan perbendaharaan-tuntutan ganti rugi
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2015/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tuntutan Perbendaharaan & Tuntutan Ganti Rugi Keuangan & Barang Daerah
ABSTRAK:	\n \n Peraturan Daerah ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi bahwa pengaturan tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Bahwa untuk kelancaran pemulihan kerugian Negara/Daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien, dipandang perlu untuk menyempurnakan dan menetapkan kembali ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU no 29 Tahun 1959; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003 ; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2006; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; 12. PP No 79 Tahun 2005; PP No 53 Tahun 2010; PP No 27 Tahun 2014; Permendagri 5 Tahun 1997; Peraturan BPK No 3 Tahun 2007; Permendagri No 17 Tahun 2007; Permendagri No 1 Tahun 2014.\r\n \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah, termasuk di dalamnya mengatur tentang infomasi dan pemeriksaan, majelis pertimbangan, verifikasi kerugian negara/daerah, surat keterangan tanggung jawab mutlak, penetapan batas waktu, pembebanan kerugian negara/daerah, pelaksanaan keputusan pembebanan, perhitungan ex officio, pencatatan, penyelesaian tuntutan ganti rugi, upaya damai, tuntutan ganti rugi biasa, penyelesaian kerugian barang daerah, kadaluwarsa tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi biasa, penghapusan, pembebasan, penyetoran, pelaporan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2015. \n - \n Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah in i harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah in i diundangkan. \n Peraturan Daerah ini terdiri atas 28 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Gorontalo ini mengatur tentang Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Keuangan dan Barang Daerah. Latar belakangnya adalah untuk pengelolaan keuangan daerah yang terbuka dan bertanggung jawab, serta untuk kelancaran pemulihan kerugian daerah secara efektif dan efisien.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur:

Proses TP diberlakukan untuk Bendahara.
Proses TGR diberlakukan untuk pegawai negeri bukan bendahara, pengelola/pegawai BUMD, pejabat lain, dan/atau pihak ketiga.
Pembentukan Majelis Pertimbangan oleh Walikota untuk membantu pelaksanaan TP-TGR. Majelis ini bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah, menginventarisasi kasus, menghitung jumlah kerugian, menginventarisasi harta kekayaan sebagai jaminan, menyelesaikan kerugian melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), memberikan pertimbangan kepada Walikota, dan memfasilitasi lelang barang jaminan.
Tata cara penyelesaian TP, termasuk verifikasi kerugian, penerbitan SKTJM, penetapan batas waktu, pembebanan kerugian, pelaksanaan keputusan pembebanan, perhitungan ex officio, dan pencatatan.
Tata cara penyelesaian TGR, termasuk upaya damai, TGR biasa, dan pencatatan. Upaya damai dapat dilakukan dengan pembayaran tunai atau angsuran.
Ketentuan mengenai kadaluwarsa TP dan TGR.
Ketentuan mengenai penghapusan dan pembebasan tuntutan.
Ketentuan mengenai penyetoran kerugian daerah.
Ketentuan mengenai pelaporan pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah.

Peraturan ini juga mengatur bahwa pihak ketiga dapat dikenakan tuntutan ganti rugi jika melakukan perbuatan yang merugikan daerah, seperti tidak menepati janji/kontrak, pengiriman barang rusak, penipuan, atau penggelapan.

","transitional_provisions","1. Walikota membentuk Majelis Pertimbangan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.\n2. Majelis Pertimbangan yang sudah terbentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai terbentuknya Majelis Pertimbangan baru.\n3. Apabila pihak Kepolisian atau Kejaksaan telah menyita barang-barang yang ada hubungannya dengan kejahatan dari Bendaharawan yang bersangkutan dan/atau oleh Pengadilan dalam putusannya ternyata hasil penjualan barang-barang dimaksud disetorkan ke Kas Daerah, kepada yang bersangkutan dibebaskan dari TP-TGR sepanjang kerugian Daerah telah terpenuhi.","sanctions","1. Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain, atau Pihak Ketiga yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian Negara/daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n2. Pejabat yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kota Gorontalo No. 2 Tahun 2021 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Penjabat Lain","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/273656/perda-kota-gorontalo-no-2-tahun-2021","7a31c616-a97f-41cc-b78c-d31377d0ae02","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF GORONTALO
GORONTALO PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF GORONTALO CITY
NUMBER 4 OF 2015
ON
TREASURY CLAIMS AND CLAIMS FOR COMPENSATION
OF REGIONAL FINANCE AND ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF GORONTALO,

\n\n \n \n

Considering:

that the management of State/Regional finance as intended in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia needs to be implemented in an open and accountable manner for the greatest prosperity of the people;
that for the smooth recovery of State/Regional losses to run more effectively and efficiently, it is deemed necessary to improve and re-establish the provisions regarding the implementation of Treasury Claims and Claims for Compensation;
that based on the provisions of Article 144 of Government Regulation Number 58 of 2005 concerning Regional Finance Management, the regulation regarding the procedures for regional loss compensation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e01a6618-9ebe-4423-9966-512dc515f006","actionData","errors"]