[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e00fa3f0-70f4-4bc8-89a5-73c7eadc07ed","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2018","number","7","year","2018","published_date","2018-11-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"aceb7fcd-3171-4ce2-a681-3ba05591aab7","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka","place_of_enactment","Sungailiat","theme","Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBENTUKAN-BADAN-PENANGGULANGAN-BENCANA-DAERAH
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembar Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 3 Seri D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah yang\r\ndilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;\r\nSesuai Ketentuan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana. \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 28 Thn 1959; UU No. 27 Thn 2000; UU No. 33 Thn 2004; UU No. 24 Thn 2007; UU No. 5 Thn 2014; UU No. 23 Thn 2014; PP No. 21 Thn 2008; PP No. 22 Thn 2008; PP No. 18 Thn 2016; Perda Kab. Bangka No. 9 Thn 2016. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Pembentukan, Tujuan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Susunan Organisasi; Eselon; Pengangkatan dan Pemberhentian; Tata Kerja; Kerja Sama dan Koordinasi; Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan; Pembiayaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2018. \n 12 hlm (lamp 1 hlm) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangka untuk menjamin penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan terkoordinasi. BPBD bertugas menetapkan pedoman penanggulangan bencana, standarisasi, peta rawan bencana, prosedur tetap penanganan bencana, melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, serta mempertanggungjawabkan anggaran. BPBD memiliki fungsi perumusan kebijakan penanggulangan bencana dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana. Susunan organisasi BPBD terdiri dari Kepala BPBD, unsur pengarah, dan unsur pelaksana. Kepala BPBD dijabat oleh Sekretaris Daerah. Unsur pengarah bertugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD. Unsur pelaksana bertugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi. Biaya pelaksanaan tugas BPBD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.","transitional_provisions","1. Semua tugas dan fungsi pencegahan, penanganan dan penanggulangan bencana tetap dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Daerah sampai dengan dilantik/ditugaskannya pejabat sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANGKA
BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE

COPY

REGIONAL REGULATION OF BANGKA REGENCY
NUMBER 7 OF 2018
ABOUT
ESTABLISHMENT OF REGIONAL DISASTER MANAGEMENT AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANGKA,

Considering:

that based on the provisions of Article 5 of Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management, the implementation of disaster management is the responsibility and authority of the Regional Government which is carried out in an integrated, coordinated, and comprehensive manner;
that according to the Provisions of Article 117 of Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatus, the Regional Apparatus that organizes disaster sub-affairs is regulated in accordance with laws and regulations regarding disaster management;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Disaster Management Agency which is regulated and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e00fa3f0-70f4-4bc8-89a5-73c7eadc07ed","actionData","errors"]