[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e0066332-92c1-4a39-aba4-16eb6ae39db6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi","short_title","Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016","number","13","year","2016","published_date","2016-12-21","effective_date","2016-12-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6140693e-a067-4167-b749-eb64bff50e16","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Mahkamah Agung","short_name","Perma","subjects",[69,72,75],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara",{"_55":76,"_56":77,"_58":-5},"f59a48cc-a690-40f9-8371-21a524bdd6e8","Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi","tags",[],"location","Mahkamah Agung","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Mahkamah Agung NO. 13, BN.2016/No. 2058, https://jdih.mahkamahagung.go.id: 20 hlm.
Peraturan Mahkamah Agung TENTANG Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibentuk untuk memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana yang melibatkan korporasi, mengisi kekosongan hukum acara pidana terkait korporasi, dan mendorong efektivitas penanganan perkara pidana oleh korporasi. Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurusnya, termasuk dalam kasus penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran korporasi. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika memperoleh keuntungan dari tindak pidana, membiarkan tindak pidana terjadi, atau gagal mencegah tindak pidana. Prosedur pemeriksaan korporasi dan pengurusnya juga diatur, termasuk pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan pidana. Hak dan kewajiban korporasi dalam konteks hukum pidana dijelaskan, termasuk kewajiban untuk menghadirkan pengurus dalam pemeriksaan dan sidang pengadilan.

","transitional_provisions","1. Perkara pidana dengan terdakwa Korporasi yang telah dilimpahkan ke pengadilan tetap dilanjutkan sampai memperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum adanya Peraturan Mahkamah Agung ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dijatuhi sanksi administratif maupun pidana. 2. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penangguhan usaha, pencabutan izin, atau pembatalan izin. 3. Sanksi pidana dapat berupa pidana kurungan atau penjara.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 13 OF 2016
CONCERNING
PROCEDURES FOR HANDLING CRIMINAL ACTS BY CORPORATIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

CHIEF JUSTICE OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

\n\n \n \n

Considering:

that corporations as entities or legal subjects make a significant contribution to increasing economic growth and national development, but in reality, corporations sometimes also commit various criminal acts (corporate crime) that have a detrimental impact on the state and society;
that in reality, corporations can become places to hide assets from criminal acts that are untouched by legal processes in criminal liability (criminal liability);
that many laws place corporations as subjects of criminal acts that can be held accountable, but cases with corporations as legal subjects that are filed in criminal proceedings are

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e0066332-92c1-4a39-aba4-16eb6ae39db6","actionData","errors"]