[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dffcc198-c4d9-4a22-8be8-be9421c7e4ff","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Klaten","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2009","number","1","year","2009","published_date","2009-02-04","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Klaten","place_of_enactment","Klaten","theme","Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Klaten","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

desa - lembaga kemasyarakatan desa
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2009/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Klaten
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Desa yang sesuai dengan perkembangan keadaan dan selaras dengan prinsip otonomi perlu didukung peran aktif Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa; bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna peran Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, dipandang perlu mengatur Lembaga Kemasyarakatan Desa; bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Perda tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Klaten; \n UU No 13 Tahun 1950; UU No 10 tahun 2004; UU No 25 tahun 2004; UU no 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP no 32 Tahun 1950; PP No 72 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; Perpres No 1 Tahun 2007; Perda Kab Klaten No 7 Tahun 2006; Perda Kab Klaten No 8 Tahun 2006; Perda Kab Klaten No 9 Tahun 2006; Perda Kab Klaten No 10 tahun 2006; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan, tata cara pembentukan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi, bentuk, kepengurusan, hubungan kerja, larangan, pembinaan, pendanaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2009. \n Dengan ditetapkannya Perda ini maka Peraturan Daerah Kab Klaten No 20 tahun 2000 tentang Lembaga Kemasyarakatan di desa (Lembaran Daerah Kab Klaten Tahun 2000 No 30, Tambahan Lembaran Daerah Kab klaten Nomor 20 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 15 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2000 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Klaten. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk mewujudkan pemerintahan desa yang sesuai dengan perkembangan keadaan dan selaras dengan prinsip otonomi, yang didukung oleh peran aktif Lembaga Kemasyarakatan Desa. Tujuannya adalah untuk mencapai daya guna dan hasil guna peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam memberdayakan masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dilakukan atas prakarsa masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintahan Desa melalui musyawarah dan mufakat, serta ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Syarat-syarat pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, termasuk mentaati peraturan perundang-undangan, berkedudukan di desa, beranggotakan warga desa, dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Maksud dan tujuan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai wahana pemberdayaan masyarakat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah membantu Pemerintah Desa dan menjadi mitra dalam memberdayakan masyarakat, termasuk menyusun rencana pembangunan partisipatif, melaksanakan pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat, dan melakukan pembinaan.
Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi penampungan aspirasi masyarakat, penanaman rasa persatuan, peningkatan pelayanan pemerintah, penyusunan rencana pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
Bentuk-bentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Lembaga Adat, Tim Penggerak PKK Desa, RT/RW, Karang Taruna, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
Persyaratan dan tugas pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, termasuk persyaratan umum, susunan pengurus, dan tugas masing-masing pengurus.
Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan lainnya, dan pihak ketiga.
Larangan bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa, seperti melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan negara atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Camat.
Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang bersumber dari swadaya masyarakat, APBDes, bantuan pemerintah, dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini Lembaga Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang ada, tetap berfungsi dan melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Perda Kab. Klaten No. 9 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Di Kabupaten Klaten","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/314012/perda-kab-klaten-no-9-tahun-2023","e0c47065-5bb2-4975-9561-610b339514a2","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KLATEN REGENCY
NUMBER 1 OF 2009
ON
VILLAGE COMMUNITY INSTITUTIONS
IN KLATEN REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KLATEN,

Considering:

that in order to realize Village Governance that is in accordance with the development of circumstances and in harmony with the principle of autonomy, it is necessary to support the active role of Community Institutions in the Village;
that in order to achieve the effectiveness and efficiency of the role of Community Institutions as referred to in letter a above, it is deemed necessary to regulate Village Community Institutions;
that based on the matters in letters a and b above, it is necessary to form a Regional Regulation on Village Community Institutions in Klaten Regency;

Bearing in Mind:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Environment of Central Java Province;
Law Number 10 of 2004 on the Formation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dffcc198-c4d9-4a22-8be8-be9421c7e4ff","actionData","errors"]