[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dffc675f-f8f2-4456-bd85-2d011062f139","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Cagar Budaya Kabupaten Karawang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2013","number","4","year","2013","published_date","2013-04-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karawang","place_of_enactment","Karawang","theme","Cagar Budaya Kabupaten Karawang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

CAGAR - BUDAYA - KABUPATEN - KARAWANG
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2013/4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Cagar Budaya Kabupaten Karawang
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Cagar Budaya di Kabupaten Karawang merupakan peninggalan sejarah dan budaya yang merupakan identitas Karawang sebagai Kabupaten Pangkal Perjuangan yang perlu dijaga kelestariannya, perkembangan pembangunan Kabupaten Karawang saat ini mengalami peningkatan dan perubahan yang pesat, sehingga dapat berpengaruh terhadap kelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya maka perlu menetapkan Peraturan Daerah \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 10 Tahun 1993; PP No. 19 Tahun 1995; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. Karawang No. 7 Tahun 2008; Perda Kab. Karawang No. 8 Tahun 2008; Perda Kab. Karawang No. 9 Tahun 2011 \n Peraturan ini mengatur tentang Cagar Budaya Kabupaten Karawang, yang meliputi: Ketentuan Umum; Asas; Maksud dan Tujuan; Sasaran dan Ruang Lingkup; Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Kelembagaan; Pelestarian; Pengelolaan; Perizinan; Pengahargaan; Peran Serta Masyarakat; Pembiayaan; Sanksi Administrasi; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2013. \n 22 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Karawang. Latar belakangnya adalah untuk menjaga kelestarian Cagar Budaya sebagai identitas Karawang sebagai Kabupaten Pangkal Perjuangan, mengingat perkembangan pembangunan yang pesat dapat mempengaruhi kelestarian Cagar Budaya.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengamankan aset kekayaan budaya, menciptakan jati diri daerah, meningkatkan ketahanan sosial budaya, mengamankan kesinambungan budaya masa lalu dan masa kini, serta mendayagunakan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial-ekonomi, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Ketentuan substansial mencakup tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, pembentukan Dewan Pertimbangan dan Tim Ahli Cagar Budaya, serta Unit Pelaksana Teknis. Diatur pula mengenai hak dan kewajiban pemilik/penguasa Cagar Budaya, koordinasi pelestarian, etika pelestarian, pendaftaran Cagar Budaya, penetapan status dan peringkat Cagar Budaya, arahan pelestarian, pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya.

Peraturan ini juga mengatur pengelolaan Cagar Budaya melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, serta perizinan untuk pemanfaatan dan pemugaran. Selain itu, diatur pula mengenai penghargaan bagi pelestari Cagar Budaya, peran serta masyarakat, dan pembiayaan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

","transitional_provisions","sanctions","1. Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang menerapkan sanksi administrasi berupa:\na. Penghentian paksa kegiatan pemugaran, pembongkaran atau perobohan bangunan cagar budaya yang tidak memiliki izin atau tidak sesuai izin yang diberikan;\nb. Penetapan uang paksa atas keterlambatan per-hari untuk mematuhi perintah penghentian paksa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau\nc. Pencabutan izin-izin yang telah dilanggar.\n2. Setiap orang yang melakukan Pemugaran dan Pengembangan tanpa izin dari Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KARAWANG
REGIONAL REGULATION OF KARAWANG REGENCY
NUMBER: 4 OF 2013
ABOUT
CULTURAL HERITAGE OF KARAWANG REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KARAWANG,

Considering:

that the Cultural Heritage in Karawang Regency is a legacy of history and culture which is the identity of Karawang as the Regency of the Base of Struggle which needs to be preserved;
that the development of Karawang Regency is currently experiencing rapid improvement and change, so that it can affect the preservation and Management of Cultural Heritage;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Cultural Heritage of Karawang Regency.

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 14 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of West Java (State Gazette of 1950);
Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dffc675f-f8f2-4456-bd85-2d011062f139","actionData","errors"]