[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dffba577-2bca-4c9d-9293-166fc3ba18ca","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 101 Tahun 2022","number","101","year","2022","published_date","2022-07-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Anak - Penghapusan Kekerasan - Strategi Nasional
2022
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 101, LN.2022/No.153, jdih.setneg.go.id: 6 hlm.
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak
ABSTRAK:	\n \n Untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, perlu dilakukan peningkatan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak. Dan saat ini peraturaan perundang-undangan yang berkaitan dengan penghapusan kekerasan terhadap anak belum optimal dalam memberikan pencegahan dan penanganan sehingga diperlukan strategi nasional. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n Perpres ini mengatur mengenai penetapan Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (Stranas PKTA) yang memuat arah kebijakan, strategi, fokus strategi, dan intervensi kunci, serta target, peran, dan tanggung jawab kementerian/lembaga. pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat untuk mewujudkan penghapusan kekerasan terhadap anak. Stranas PKTA memuat: 1) kondisi kekerasan terhadap anak di Indonesia; 2) arah kebijakan dan strategi penghapusan kekerasan terhadap anak; dan 3) kerangka kelembagaan dan koordinasi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2022. \n Pendanaan pelaksanaan Stranas PKTA bersumber dari APBN, APBD, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. \n Lampiran 40 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Presiden ini bertujuan untuk mengatasi tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia dengan menetapkan Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (Stranas PKTA). Stranas PKTA berfungsi sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah menjamin adanya peraturan dan kebijakan yang efektif, mengatasi faktor sosial budaya yang mendukung kekerasan, menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, meningkatkan kualitas pengasuhan, dan memastikan akses layanan terintegrasi bagi anak yang berisiko atau menjadi korban kekerasan. Kebijakan ini juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Stranas PKTA dan pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

COPY

REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 101 OF 2022
CONCERNING
NATIONAL STRATEGY FOR THE ELIMINATION OF VIOLENCE AGAINST CHILDREN

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to protect children from violence and discrimination, it is necessary to increase efforts to prevent and handle violence and discrimination against children;
that the number of cases of violence against children in Indonesia is still high, so it is necessary to optimize the role of the government;
that the laws and regulations relating to the elimination of violence against children have not been optimal in providing prevention and handling, so a national strategy is needed;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dffba577-2bca-4c9d-9293-166fc3ba18ca","actionData","errors"]