[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dff5404f-e38e-4474-ab0f-fa91fa64f26d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 tentang PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023","number","11","year","2023","published_date","2023-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tulungagung","place_of_enactment","Tulungagung","theme","PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak dan retribusi daerah
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri B
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
ABSTRAK:	\n \n Menimbang : a. bahwa daerah berhak melakukan pungutan kepada\r\nmasyarakat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara \r\nRepublik Tahun 1945 dengan menempatkan pajak daerah dan \r\nretribusi daerah sebagai salah satu perwujudan kenegaraan \r\nberdasarkan prinsip demokrasi, keadilan dan akuntabilitas;\r\nb. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah \r\nsatu sumber pendapatan daerah untuk membiayai \r\npenyelenggaraan pemerintahan daerah dalam meningkatkan \r\npelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan \r\npelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan potensi \r\ndaerah;\r\nc. bahwa melalui restrukturisasi jenis pajak daerah dan retribusi \r\ndaerah serta untu melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang- \r\nUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan \r\nAntara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, \r\ndiperlukan pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah \r\ndalam 1 (satu) Peraturan Daerah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk \r\nPeraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; \n Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 \n Peraturan ini mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikabupaten tulungagung \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023. \n jumlah 153 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ijin Mendirikan Bangunan;\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi;\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan, sepanjang mengatur mengenai retribusi;\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Izin Trayek, sepanjang mengatur mengenai retribusi;\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2011 yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;\n7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung, sepanjang mengatur mengenai retribusi;\n8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;\n9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dan Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Dan Pelayanan Pasar, sepanjang mengatur mengenai retribusi;\n10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;\n11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;\n12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha;\n13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kemetrologian Dan Retribusi Pelayanan Tera Atau Tera Ulang;\n14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair;\n15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, sepanjang tidak mengatur mengenai pajak MBLB.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan kerangka hukum untuk pemungutan pajak dan retribusi di wilayah Kabupaten Tulungagung. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan ini mengatur berbagai jenis pajak daerah, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB), serta Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Setiap jenis pajak memiliki ketentuan spesifik mengenai objek, subjek, dasar pengenaan, tarif, dan wilayah pemungutan. Selain pajak, peraturan ini juga mengatur berbagai jenis retribusi daerah, yang dikelompokkan menjadi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Jasa Umum mencakup pelayanan kesehatan, kebersihan, parkir di tepi jalan umum, dan pelayanan pasar. Retribusi Jasa Usaha meliputi penyediaan tempat kegiatan usaha, tempat pelelangan, tempat khusus parkir, tempat penginapan, rumah pemotongan hewan, tempat rekreasi, penjualan hasil produksi usaha daerah, dan pemanfaatan aset daerah. Retribusi Perizinan Tertentu mencakup Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan penggunaan tenaga kerja asing. Peraturan ini juga mengatur tata cara pemungutan pajak dan retribusi, termasuk pendaftaran wajib pajak, penerbitan surat ketetapan pajak, penagihan, dan kedaluwarsa penagihan. Selain itu, diatur pula mengenai pemberian insentif fiskal kepada pelaku usaha, serta keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran pajak dan retribusi dalam kondisi tertentu.","transitional_provisions","1. Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.\n2. Khusus mengenai Pajak MBLB berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.\n3. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa Perjanjian.","sanctions","1. Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, Wajib Pajak dikenai sanksi administrative berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang.\n2. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang.\n3. Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda: Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) untuk Wajib Pajak Badan; Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TULUNGAGUNG
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF TULUNGAGUNG REGENCY
NUMBER 11 OF 2023
CONCERNING
REGIONAL TAXES AND REGIONAL RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TULUNGAGUNG,

Considering:

that the regions have the right to levy from the public based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia by placing regional taxes and regional retribution as one of the embodiments of statehood based on the principles of democracy, justice and accountability;
that regional taxes and regional retribution are one of the sources of regional income to finance the implementation of regional government in improving services to the community by paying attention to services to the community by paying attention to regional potential;
that through the restructuring of types of regional taxes and regional retribution and to implement the provisions of Article 94 of Law Number 1 of 2022 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dff5404f-e38e-4474-ab0f-fa91fa64f26d","actionData","errors"]