[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dff293d0-1a6a-4402-8477-e36013a42a6b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji","short_title","Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 1999","number","17","year","1999","published_date","1999-05-03","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelenggaraan Ibadah Haji","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Ibadah Haji - KEAGAMAAN
1999
Undang-undang (UU) NO. 17, LN. 1999/ No. 53, TLN NO. 3832, LL SETNEG : 12 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Penyelenggaraan Ibadah Haji
ABSTRAK:	\n \n Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Upaya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar sesuai dengan tuntutan agama sehingga perlu ditetapkan UU penyelenggaraan haji. \n Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1), Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara; UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; UU Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian; UU Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; UU Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan; UU Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran; dan UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. \n Dalam UU ini diatur mengenai hak warga negara yang beragama Islam untuk menunaikan ibadah haji dan kewajiban pemerintah melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan fasilitas, kemudahan, keamanan dan kenyamanan yang diperlukan oleh setiap warga negara yang menunaikan ibadah haji. Pokok pengaturan dalam UU ini yaitu asas dan tujuan haji; pengorganisasian; biaya penyelenggaraan ibadah haji; pendaftaran; pembinaan; kesehatan; keimigrasian; transportasi; dan barang bawaan. Selain itu juga diatur mengenai akomodasi; penyelenggaraan ibadah haji khusus; penyelenggaraan ibadah umrah; dan ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 1999. \n Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Ordonansi Haji (Pegrims Ordonnantie Staatsblaad Tahun 1922 Nomor 698) termasuk segala perubahan dan tambahannya dinyatakan tidak berlaku. \n Penjelasan : 8 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Ordonansi Haji (Pilgrims Ordonnantie Staatsblad Tahun 1922 Nomor 698) termasuk segala perubahan dan tambahannya.","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang ini mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Latar belakangnya adalah jaminan negara terhadap kebebasan warga negara untuk beribadah dan perlunya penyempurnaan sistem penyelenggaraan ibadah haji.

Tujuan dari Undang-Undang ini adalah untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada jemaah haji agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, lancar, dan nyaman sesuai dengan tuntunan agama, sehingga jemaah haji dapat melaksanakan ibadah haji secara mandiri dan memperoleh haji mabrur.

Ketentuan substansial meliputi:

Tugas nasional penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab Pemerintah di bawah koordinasi Menteri Agama.
Pembentukan panitia penyelenggara ibadah haji di tingkat pusat, daerah, dan Arab Saudi.
Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) oleh Presiden atas usul Menteri Agama setelah mendapat persetujuan DPR.
Pembentukan Badan Pengelola Dana Abadi Umat yang diketuai oleh Menteri Agama.
Kewajiban pendaftaran bagi setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji.
Pembinaan calon jemaah haji dan jemaah haji oleh Menteri Agama.
Pengaturan kesehatan, keimigrasian, transportasi, barang bawaan, dan akomodasi jemaah haji.
Penyelenggaraan ibadah haji khusus dan perjalanan ibadah umrah.

","transitional_provisions","1. Hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.\n2. Dengan berlakunya undang-undang ini, segala ketentuan mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan penyelenggaraan ibadah umrah yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.\n3. Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Ordonansi Haji (Pilgrims Ordonnantie Staatsblad Tahun 1922 Nomor 698) termasuk segala perubahan dan tambahannya dinyatakan tidak berlaku.","sanctions","1. Barangsiapa yang dengan sengaja bertindak sebagai penerima pembayaran BPIH atau penerima pendaftaran calon haji padahal tidak berhak, diancam pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00.\n2. Barangsiapa yang dengan sengaja bertindak sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah padahal tidak berhak, diancam pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00.\n3. Penyelenggara ibadah haji khusus yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00.\n4. Penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39044/uu-no-13-tahun-2008","2db8601b-9b39-4543-b5a6-ef214c315b29","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 17 YEAR 1999
CONCERNING
THE IMPLEMENTATION OF HAJJ PILGRIMAGE

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that the Republic of Indonesia guarantees the freedom of its citizens to worship according to their respective religions;
that the hajj pilgrimage is the fifth pillar of Islam which is obligatory for every Muslim who is able to perform it;
that efforts to improve the system and management of the implementation of the hajj pilgrimage need to be continuously improved so that the implementation of the hajj pilgrimage runs safely, orderly, and smoothly in accordance with religious demands;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to form a Law concerning the Implementation of the Hajj Pilgrimage.

In view of:

Article 5 paragraph (1) and Article 21 paragraph (1), Article 29 of the 1945

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dff293d0-1a6a-4402-8477-e36013a42a6b","actionData","errors"]