[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dfdda7dd-39c3-462b-bde7-40a7f1530c5b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri","short_title","Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2025","number","4","year","2025","published_date","2025-02-11","effective_date","2025-02-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","908b6ebf-f9ae-4031-a6ea-6821b4d7332b","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Dalam Negeri","short_name","Permendagri","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6a29332a-5f58-415f-b967-691876bd2932","Pendapatan Non Pajak","tags",[],"location","Kementerian Dalam Negeri","place_of_enactment","Jakarta","theme","Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PNBP - KEMENTeRIAN DALAM NEGERI
2025
Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 4, BN 2025 (108): 6 hlm.; jdih.kemendagri.go.id
Peraturan Menteri Dalam Negeri TENTANG Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri. \n Dasar Hukum Permendagri ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 10 Tahun 2023; Perpres No. 149 Tahun 2024; dan Permendagri No. 137 Tahun 2022. \n Permendagri ini mengatur mengenai Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri yang merupakan penerimaan dari jasa: penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan\r\nkompetensi sumber daya manusia bidang pemerintahan\r\ndalam negeri; penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang non-pemerintahan dalam negeri; sertifikasi kompetensi bidang pemerintahan dalam negeri; penilaian kompetensi; penyelenggaraan pendidikan bidang pemerintahan dalam negeri; pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi; pelayanan kesehatan; dan penelitian dan/atau pengabdian masyarakat bidang pemerintahan dalam negeri. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2025. \n Lampiran file: 6 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 5, lampiran hlm 6). \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian, yang meliputi penerimaan dari jasa penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, sertifikasi kompetensi, penyelenggaraan pendidikan, pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, penggunaan sarana dan prasarana, pelayanan kesehatan, serta penelitian dan pengabdian masyarakat. Secara khusus, peraturan ini mengatur pengenaan tarif untuk jasa pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan bagi Pengguna, di mana instansi pemerintah, badan penyelenggara jaminan sosial, koperasi, usaha mikro dan kecil dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sementara operator telekomunikasi dikenakan tarif sebesar 50% dari tarif yang berlaku.

Peraturan ini juga mengatur pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) berdasarkan pertimbangan tertentu, khususnya untuk penyelenggaraan kegiatan sosial yang melaksanakan program nasional dan menerima penugasan langsung oleh pemerintah. Tata cara pengenaan tarif ini melibatkan pengajuan surat permohonan oleh Pengguna kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang harus memuat informasi lengkap mengenai Pengguna, jenis jasa yang dimohonkan, dan alasan permohonan, serta melampirkan dokumen penugasan dan data atau NIK penduduk yang mendapatkan bantuan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGULATION OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 4 OF 2025
on
THE AMOUNT, REQUIREMENTS AND PROCEDURES FOR IMPOSING TARIFFS UP TO
RP0.00 (ZERO RUPIAH) OR 0% (ZERO PERCENT) ON THE TYPES OF
NON-TAX STATE REVENUE APPLICABLE AT THE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that to implement the provisions of Article 7 paragraph (2) of Government Regulation Number 10 of 2023 on Types and Tariffs on Types of Non-Tax State Revenue Applicable at the Ministry of Home Affairs, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Home Affairs on the Amount, Requirements, and Procedures for Imposing Tariffs up to Rp0.00 (Zero Rupiah) or 0% (Zero Percent) on the Types of Non-Tax State Revenue Applicable at the Ministry of Home Affairs;

Bearin

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dfdda7dd-39c3-462b-bde7-40a7f1530c5b","actionData","errors"]