[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dfc851d1-e34d-4bd6-b412-cd9fe000be6a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2022 tentang RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BENGKULU TAHUN 2022-2052","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2022","number","2","year","2022","published_date","2022-08-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Bengkulu","place_of_enactment","Bengkulu","theme","RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BENGKULU TAHUN 2022-2052","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

lingkungan hidup
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BENGKULU TAHUN 2022-2052
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah \r\nProvinsi Bengkulu merupakan modal utama bagi \r\npembangunan di segala bidang, sehingga dalam kebijakan \r\npemanfaatannya harus dilakukan secara efektif dan \r\nberkelanjutan dengan tetap mempertahankan kelestarian \r\nfungsinya; \r\nb. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) \r\nhuruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang \r\nPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan \r\nLampiran huruf K angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun \r\n2014 tentang Pemerintahan Daerah Rencana Perlindungan \r\ndan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dengan \r\nPeraturan Daerah; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\npada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan \r\nDaerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan \r\nLingkungan Hidup; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828); \r\n3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan \r\nLembaran Negara Nomor 4725); \r\n4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan \r\ndan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Tahun \r\n2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); \r\n5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang \r\nPembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran \r\nNegara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara \r\nNomor 5234);sebagaimana telah diubah terakhir dengan \r\nUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan \r\nKedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang \r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran \r\nNegara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara \r\nNomor 6801); \r\n6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan \r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 \r\nNomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, \r\nterakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 \r\ntentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan \r\nPemerintah Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 6757); \r\n7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja \r\n(Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan \r\nLembaran Negara Nomor 6573); \r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang \r\nBerlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan \r\nPelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu(Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); \r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang \r\nRencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) \r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah \r\n-3- \r\nNomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan \r\nPemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata \r\nRuang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6042); \r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang \r\nPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 5887)sebagaimana telah diubah \r\ndengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang \r\nPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 \r\ntentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6402); \r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang \r\nRehabilitasi Dan Reklamasi Hutan(Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 137, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6518); \r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang \r\nPenyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan \r\nHidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 \r\nNomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 6634); \r\n13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 \r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana \r\ntelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor \r\n120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri \r\nDalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan \r\nProduk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2015 Nomor 2036); \r\n14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang \r\nPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi \r\nBengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 \r\nNomor 8) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah \r\nNomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan \r\nDaerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan \r\nSusunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu Pembentukan \r\ndan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu \r\n((Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 1) \n RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN \r\nLINGKUNGAN HIDUP; MATERI MUATAN; KOORDINASI DAN KERJASAMA; MONITORING DAN PELAPORAN; PENDANAAN; KETENTUAN PERALIHAN \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2022. \n 132 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);\n2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);\n3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu ((Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 1)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2052 menetapkan kerangka kerja untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Bengkulu selama 30 tahun ke depan.

Latar Belakang dan Tujuan:

RPPLH ini dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, dukungan antisipasi isu global, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, dan meningkatkan kesadaran Pemerintah, dunia usaha, dan/atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Ketentuan Substansial:

RPPLH ini mengatur berbagai aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk:

Prinsip-prinsip penyusunan RPPLH, yang meliputi harmonisasi, karakteristik ekoregion, kelestarian, keserasian, kehati-hatian, kerjasama, kepastian hukum, dan keterlibatan pemangku kepentingan.
Tahapan penyusunan RPPLH, mulai dari inventarisasi lingkungan hidup hingga penyusunan muatan rencana.
Arahan mengenai rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, rencana pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, serta rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
Penetapan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai target yang harus dicapai.
Koordinasi dan kerjasama antara pemerintah daerah, pihak lain, dan lembaga di luar negeri dalam pelaksanaan RPPLH.
Monitoring dan pelaporan pelaksanaan RPPLH.
Pengawasan terhadap pelaksanaan RPPLH.

","transitional_provisions","1. Sejak peraturan daerah ini berlaku, seluruh pelaksanaan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.","sanctions","Badan usaha atau perorangan yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan RPPLH dikenakan sanksi berupa:\n1. Sanksi administratif terdiri dari: teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan izin berusaha, dan/atau pencabutan perizinan berusaha.\n2. Penerapan sanksi administratif dilaksanakan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF BENGKULU
COPY

REGIONAL REGULATION OF BENGKULU PROVINCE
NUMBER 2 OF 2022
ABOUT
ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT PLAN
OF BENGKULU PROVINCE FOR 2022-2052

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF BENGKULU,

\n\n \n \n

Considering:

that natural resources and the environment in the Bengkulu Province area are the main capital for development in all sectors, so that in the utilization policy it must be carried out effectively and sustainably while maintaining the sustainability of its functions;
that to implement the provisions of Article 10 paragraph (3) letter b of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Attachment letter K number 1 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the Environmental Protection and Management Plan is regulated by Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letter a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dfc851d1-e34d-4bd6-b412-cd9fe000be6a","actionData","errors"]