[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dfc827cb-f19d-409e-a282-2206ad79aec3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":87,"_92":87,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2011","number","8","year","2011","published_date","2011-11-14","effective_date","2011-11-15","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"8a1b6725-ff23-4d34-aea0-462abc7f38d9","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Hak Asasi Manusia - Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan / Wanita
2011
Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 8
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan
ABSTRAK:	\n \n bahwa diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan manusia, dalam rangka pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan dan anak serta untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, serta diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Prov. DKI Jakarta terus meningkat dan meluas yang menyebabkan warga masyarakat tidak aman dalam menjalankan kehidupan, maka perlu membentuk PERDA. \n Dasar hukum PERDA ini adalah UU No. 1 Th. 1974; UU No. 4 Th. 1979; UU No. 7 Th. 1984; UU No. 19 Th. 1999; UU No. 39 Th. 1999; UU No. 1 Th. 2000; UU No. 23 Th. 2002; UU No. 13 Th. 2003; UU No. 20 Th. 2003; UU No. 23 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 39 Th. 2004; UU No. 13 Th. 2006; UU No. 21 Th. 2007; UU No. 29 Th. 2007; UU No. 14 Th. 2008; UU No. 40 Th. 2008; UU No. 11 Th. 2009; UU No. 25 Th. 2009; UU No. 36 Th. 2009; UU No. 44 Th. 2009; UU No. 12 Th. 2011; PP No. 4 Th. 2006; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 50 Th. 2007; PP No. 9 Th. 2008; PP No. 83 Th. 2008; PERPRES No. 69 Th. 2008; PERMENSOS No. 102/HUK/2007; PermenPP No. 02 Th. 2008; PermenPP No. 03 Th. 2008; PermenPPPA No. 03 Th. 2008; PermenPPPA No. 01 Th. 2009; PermenPPPA No. 01 Th. 2010; PERDA No. 6 Th. 2004; PERDA No. 8 Th. 2006; PERDA No. 8 Th. 2007; PERDA No. 10 Th. 2008; PERDA No. 4 Th. 2009; PERDA No. 2 Th. 2010. \n PERDA ini mengatur mengenai azas dan tujuan; hak-hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan; kewajjiban dan tanggung jawab; pencegahan tindak kekerasan; pelayanan korban tindak kekerasan; kelembagaan; kerja sama dan kemitraan; pembinaan dan pengawasan; serta pembiayaan penyelenggaraan perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2011. \n Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai Rencana Aksi Daerah; peraturan mengenai tata cara pelayanan penanganan perempuan dan anak dari tindak kekerasan; peraturan mengenai Pelayanan pengaduan dan pelayanan sosial; peraturan mengenai Organisasi dan Tata Kerja P2TP2A; serta peraturan mengenai pembentukan, tugas, dan fungsi gugus tugas. \n 24 Hal. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Provinsi DKI Jakarta. Latar belakangnya adalah meningkatnya kasus diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan kemanusiaan.

Ketentuan Substansial:

Hak dan Kewajiban: Peraturan ini mengatur hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan, termasuk hak untuk dihormati, pemulihan kesehatan, informasi, kerahasiaan, kompensasi, rehabilitasi sosial, penanganan pengaduan, kemudahan dalam proses peradilan, dan pendampingan. Anak-anak juga mendapatkan hak-hak khusus seperti hak atas penghormatan, pelayanan dasar, perlindungan yang sama, kebebasan dari stigma, dan kebebasan berekspresi.
Kewajiban Pemerintah Daerah: Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan kebijakan perlindungan, menetapkan program dan kegiatan, melakukan kerjasama, memberikan dukungan sarana dan prasarana, mengalokasikan anggaran, serta membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan.
Peran Serta Masyarakat: Masyarakat berperan serta dalam mencegah tindak kekerasan, memberikan informasi, melaporkan kejadian, dan turut serta dalam penanganan korban.
Pencegahan: Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orangtua, dan masyarakat melalui informasi, bimbingan, dan penyuluhan. Upaya lain termasuk peningkatan pendidikan, aksesibilitas, pembukaan lapangan kerja, partisipasi masyarakat, sistem informasi, jejaring kerjasama, dan pos pengaduan.
Pelayanan Korban: Pelayanan yang diberikan meliputi pengaduan, kesehatan, bantuan hukum, pemulangan, rehabilitasi, reintegrasi sosial, medikolegal, identifikasi, dan psikologis.
Kelembagaan: Pemerintah Daerah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai pusat pelayanan terpadu. Selain itu, dibentuk juga gugus tugas tindak pidana perdagangan orang dan komite aksi daerah penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
Kerja Sama dan Kemitraan: Pemerintah Daerah bekerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi lain, kabupaten/kota, dan lembaga non-pemerintah. Kemitraan juga dilakukan dengan dunia usaha.
Pembinaan dan Pengawasan: Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

\n","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF THE SPECIAL\nCAPITAL REGION OF JAKARTA
NUMBER 8 OF 2011
ON
PROTECTION OF WOMEN AND CHILDREN
FROM ACTS OF VIOLENCE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF THE PROVINCE OF THE SPECIAL CAPITAL REGION OF JAKARTA,

\n \n \n

Considering / Whereas:

that discrimination and violence against women and children are violations of human rights, and crimes against humanity, and are not in accordance with the position of The Province of the Special Capital Region of Jakarta as the Capital of the Unitary State of the Republic of Indonesia,
that in order to fulfill the constitutional rights of women and children and to improve the quality of life of women and children is one of the mandatory affairs that is the duty, authority, and responsibility of the Regional Government;
that discrimination and violence against women and children in The Province of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dfc827cb-f19d-409e-a282-2206ad79aec3","actionData","errors"]