[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dfbe0b58-76e8-480a-9fae-8b17e3adcd9c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2013 tentang PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pariaman No. 6 Tahun 2013","number","6","year","2013","published_date","2013-03-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pariaman","place_of_enactment","Pariaman","theme","PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak bumi dan bangunan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2013 NOMOR 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 2 ayat (2)\r\n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak \r\nDaerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan \r\nBangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan \r\nsebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota; \r\nb. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) \r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah \r\nditetapkan dengan Peraturan Daerah;\r\n c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan \r\nPeraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan \r\nPerdesaan dan Perkotaan. \n Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang \r\nPengelolaan Keuangan Daerah \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang \r\nPedoman Pembinaan dan Pengawasan \r\nPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang \r\nPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, \r\nPemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan \r\nDaerah Kabupaten / Kota\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang \r\nTata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif \r\nPemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang \r\nJenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan \r\nPenetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh \r\nWajib Pajak \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 \r\ntentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana \r\ntelah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan \r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011\r\nPeraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 \r\ntentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap \r\nPelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan \r\nRetribusi Daerah\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah\r\nPeraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun \r\n2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan \r\nPemerintah Kota Pariaman. \n Objek Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2013. \n 22 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Kota Pariaman dalam memungut PBB-P2 sebagai sumber pendapatan daerah.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur tentang:

Objek dan Subjek Pajak: Objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan.
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak: Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Tarif pajak ditetapkan berbeda berdasarkan NJOP, yaitu 0,05% untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 dan 0,1% untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000,00.
Tata Cara Pemungutan: Pemungutan pajak tidak boleh diborongkan. Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
Wilayah Pemungutan: Pajak dipungut di wilayah Kota Pariaman.
Masa Pajak: Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
Pendataan dan Penetapan Pajak: Pendataan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Berdasarkan SPOP, Walikota menerbitkan SPPT atau SKPD.
Pembayaran dan Penagihan: Pajak harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT. Penagihan dilakukan dengan Surat Paksa jika pajak tidak dibayar pada waktunya.
Keberatan dan Banding: Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas SPPT kepada Walikota. Jika tidak puas dengan keputusan Walikota, Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan: Walikota dapat membetulkan atau membatalkan ketetapan pajak jika terdapat kesalahan atau kekeliruan.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran: Jika terdapat kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian.
Kedaluwarsa Penagihan: Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak.
Pemeriksaan: Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang.\n3. Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar ketentuan kerahasiaan dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000,00.\n4. Pejabat atau tenaga ahli yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat dipidana kurungan paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PARIAMAN
REGIONAL REGULATION OF PARIAMAN CITY
NUMBER 6 OF 2013
ABOUT
RURAL AND URBAN LAND AND BUILDING TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PARIAMAN,

Considering:

that based on the provisions of Article 2 paragraph (2) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, Rural and Urban Land and Building Tax is stipulated as one type of Regency/City Tax;
that in accordance with the provisions of Article 95 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009, Regional Taxes are stipulated by Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Rural and Urban Land and Building Tax;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP) (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1981 Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dfbe0b58-76e8-480a-9fae-8b17e3adcd9c","actionData","errors"]