[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dfb7427e-ee1c-4678-b865-7ee2dd9ad695","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":87,"_92":87,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi","short_title","Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2018","number","1","year","2018","published_date","2018-03-14","effective_date","2018-04-03","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","65f98345-cb30-49d1-a275-43deda51c9e5","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Komisi Yudisial","short_name","Peraturan KY","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"b5fcf027-eae8-4630-8e24-cbea46a01cb4","Pemerintahan Berbasis Elektronik",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"e7a10380-e482-4ad0-a4f3-b9d2fd0ef772","Riset & Teknologi","tags",[],"location","Komisi Yudisial","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TATA KELOLA - TEKNOLOGI INFORMASI - KOMUNIKASI
2018
Peraturan Komisi Yudisial NO. 1, BN 2018 (443) : 9 hlm.
Peraturan Komisi Yudisial TENTANG Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi
ABSTRAK:	\n \n Untuk mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial, diperlukan perencanaan dan implementasi teknologi informasi dan komunikasi yang harmonis dan terintegrasi sebagaimana dimuat dalam Cetak Biru Teknologi Informasi Komisi Yudisial RI 2015-2019. \n Dasar hukum Peraturan Komisi Yudisial ini adalah UU Nomor 22 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2011; UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016; dan PP Nomor 82 Tahun 2012. \n Dalam Peraturan Komisi Yudisial ini mengatur mengenai tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Komisi Yudisial yang dilaksanakan berdasarkan asas terpadu, aman, dan akuntabel. Tata kelola TIK bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial melalui penerapan teknologi informasi komunikasi. Ruang lingkup tata kelola TIK meliputi arsitektur TIK, manajemen risiko, manajemen sumber daya, dan pengamanan informasi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2018. \n Lampiran: 9 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Komisi Yudisial ini mengatur tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Komisi Yudisial. Latar belakangnya adalah untuk mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial melalui perencanaan dan implementasi TIK yang harmonis dan terintegrasi, sebagaimana tercantum dalam Cetak Biru Teknologi Informasi Komisi Yudisial RI 2015-2019.

\r\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\r\n

Ruang lingkup Tata Kelola TIK yang meliputi arsitektur TIK, manajemen risiko, manajemen sumber daya, dan pengamanan informasi.
Arsitektur TIK terdiri atas arsitektur informasi, aplikasi, infrastruktur, dan proses bisnis. Detail lebih lanjut mengenai arsitektur TIK akan diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal.
Manajemen risiko TIK mencakup manajemen risiko proyek, informasi, dan keberlangsungan layanan. Detail lebih lanjut mengenai manajemen risiko akan diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal.
Manajemen sumber daya TIK meliputi sumber daya finansial, informasi, teknologi, dan manusia. Detail lebih lanjut mengenai manajemen sumber daya akan diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal.
Pengamanan informasi bertujuan untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi, dilaksanakan dengan menerapkan standar sistem manajemen pengamanan informasi.
Struktur pelaksana Tata Kelola TIK terdiri atas Pengarah, Kepala Pengamanan Informasi (Chief Information Officer), Kepala Teknologi Informasi (Chief Technology Officer), Pengelola TIK, dan Pengguna TIK, masing-masing dengan tugas dan tanggung jawab yang spesifik.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Menimbang :

bahwa untuk mendukung pelaksanaan wewenang dan
tugas Komisi Yudisial, diperlukan perencanaan dan
implementasi teknologi informasi dan komunikasi yang
harmonis dan terintegrasi sebagaimana dimuat dalam
Cetak Biru Teknologi Informasi Komisi Yudisial RI 2015-
2019;
bahwa untuk melaksanakan Cetak Biru Teknologi
Informasi Komisi Yudisial RI 2015 – 2019, perlu disusun
tata kelola teknologi informasi dan komunikasi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Komisi Yudisial tentang Tata Kelola Teknologi
Informasi dan Komunikasi;

Mengingat :

Undang-

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dfb7427e-ee1c-4678-b865-7ee2dd9ad695","actionData","errors"]