[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dfb5d0be-c9be-4024-97a0-ae02a47e632a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penetapan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram","short_title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2025","number","13","year","2025","published_date","2025-05-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0b4ff8a-8bf8-418b-b18c-46cb2c9dd6b7","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Walikota (Perwali)","short_name","Perwali","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Mataram","place_of_enactment","Mataram","theme","Penetapan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kepegawaian- Aparatur Negara
2025
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 13, BD TAHUN 2025 (13): hlm. 40
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG Penetapan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)\r\nhuruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara\r\ndan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang\r\nPenetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi\r\nPemerintah, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan\r\nPeraturan tentang Kelas Jabatan di Lingkungannya,\r\nb. bahwa berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur\r\nSipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor\r\nB/1954/M.SM.02.00/2024 tentang Persetujuan Penetapan\r\nKelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan\r\nPemerintah Kota Mataram, maka perlu ditetapkan dengan\r\nPeraturan Wali Kota,\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\npada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan\r\nPeraturan Wali Kota tentang Penetapan Kelas Jabatan\r\nAparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota\r\nMataram, \n Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan\r\nKotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531),\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6\r\nTahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah\r\nPengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang\r\nCipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),\r\nUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur\r\nSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5494),\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang\r\nPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019\r\ntentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18\r\nTahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402),\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang\r\nManajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020\r\ntentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11\r\nTahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor\r\n68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n6477),\r\nPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan\r\nReformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman\r\nEvaluasi Jabatan,\r\nPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan\r\nReformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang\r\nPenetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636),\r\nPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan\r\nReformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan\r\nPelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi\r\nPemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022\r\nNomor 1047),\r\nMenetapkan\r\n9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016\r\ntentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota\r\nMataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016\r\nNomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan\r\nPeraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan\r\natas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang\r\nPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota\r\nMataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2023\r\nNomor 5 Seri D), \n Penetapan Kelas\r\nJabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota\r\nMataram, \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2025. \n 40 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Keputusan Wali Kota Mataram Nomor 1476/XII/2020 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 43 Tahun 2025 ditetapkan sebagai tindak lanjut atas persetujuan hasil evaluasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Mataram oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kebijakan ini bertujuan untuk menjadi acuan dalam penyusunan formasi, sistem karier, kinerja, serta pemberian tunjangan dan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Secara substansial, peraturan ini menetapkan daftar nama jabatan, nilai jabatan, dan kelas jabatan bagi jabatan struktural maupun jabatan pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Mataram. Kelas jabatan setiap ASN ditetapkan melalui keputusan pengangkatan dalam jabatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, dengan ketentuan bahwa kelas jabatan tersebut dapat berubah sewaktu-waktu apabila terdapat ketidaksesuaian kualifikasi pendidikan, ketidakmampuan dalam melaksanakan tugas, adanya hukuman disiplin, mutasi, atau ketiadaan formasi jabatan. Perangkat Daerah yang mengusulkan perubahan kelas jabatan wajib melengkapi dokumen pendukung seperti nota dinas, hasil analisis beban kerja, sasaran kerja pegawai, serta rekomendasi penetapan formasi dari instansi pembina dan Menteri.","transitional_provisions","1. Jabatan bendahara yang dikonversi menjadi jabatan penelaah teknis kebijakan yang belum memenuhi syarat jabatan sesuai Keputusan Menteri Nomor 11 Tahun 2024 dapat diberikan kelas jabatan yang sama dengan sebelumnya, namun wajib memenuhi syarat jabatan paling lama 5 tahun. 2. Jika syarat jabatan tidak terpenuhi dalam batas waktu tersebut, pejabat pelaksana diberhentikan dan diangkat kembali ke jabatan yang sesuai jenjang dan kualifikasinya. 3. Pengisian kebutuhan jabatan pelaksana pengelola umum operasional hanya dilakukan melalui mekanisme Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja untuk tahun 2024. 4. Kelas jabatan bagi pejabat fungsional hasil penyetaraan yang belum tersedia/ditetapkan disetarakan dengan kelas jabatan struktural sebelumnya. 5. Kelas jabatan bagi jabatan fungsional yang mengalami penyesuaian dapat digunakan setelah mendapat persetujuan rekomendasi formasi dari Menteri. 6. Kelas jabatan bagi ASN hasil perubahan kelembagaan yang belum tersedia/ditetapkan disetarakan dengan kelas jabatan sebelum perubahan atau kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

COPY
MAYOR OF MATARAM
PROVINCE OF WEST NUSA TENGGARA
REGULATION OF THE MAYOR OF MATARAM
NUMBER 43 OF 2025
ON
DETERMINATION OF JOB CLASSES FOR STATE CIVIL APPARATUS
WITHIN THE MATARAM CITY GOVERNMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MATARAM,

Considering :

that to implement the provisions of Article 6 paragraph (1) letter a of the Regulation of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform Number 39 of 2013 on the Determination of Job Classes within Government Agencies, the Personnel Advisory Official shall

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dfb5d0be-c9be-4024-97a0-ae02a47e632a","actionData","errors"]