[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","df9accf0-6185-4368-ae87-708b0aa3414a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nduga Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap kampung Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2025","short_title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nduga Nomor 8 Tahun 2025","number","8","year","2025","published_date","2025-04-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6d17806f-165e-49c4-b243-c9a756d7cd3b","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Bupati (Perbup)","short_name","Perbup","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"ec6c968c-192a-462c-a6f3-404e8d282b13","Pendanaan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Nduga","place_of_enactment","Kenyam","theme","Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap kampung Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2025","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Alokasi - Dana Desa
2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, BD 2025 (8); 16hlm
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap kampung Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 96 ayat (4) Peraturan\r\nPemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan\r\natas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014\r\ntentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun\r\n2014 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati\r\ntentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran\r\nAlokasi Dana Desa untuk setiap Kampung di Kabupaten\r\nNduga Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan\r\nBupati \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2021; UU Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2020; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 6 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 16 Tahun 2022; PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2021; PP Nomor 11 Tahun 2019; PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 106 Tahun 2021; Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; PMK Nomor 145 Tahun 2023; PMK Nomor 146 Tahun 2023; Perda Kabupaten Nduga Nomor 3 Tahun 2013; Perda Kabupaten Nduga Nomor 1 Tahun 2025; Perbup Nduga Nomor 2 Tahun 2025. \n Peraturan ini mengatur mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK); Rumusan Alokasi Dana Kampung; Penyaluran Alokasi Dana Kampung; Pencairan Alokasi Dana Kampung; Penggunaan Alokasi Dana Kampung; Pelaporan Alokasi Dana Desa; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2025. \n 16 hlm; hlm 1 s.d. 10 batang tubuh, hlm 11 s.d. 16 lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati Nduga Nomor 8 Tahun 2025 ditetapkan sebagai pedoman teknis dalam pembagian dan penetapan besaran Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kabupaten Nduga untuk Tahun Anggaran 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Secara substansial, Pemerintah Daerah mengalokasikan ADK paling sedikit 10% dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pengalokasian ADK bagi setiap kampung didasarkan pada asas merata, di mana besaran Alokasi Dasar ditetapkan sebesar 100% dari total ADK Kabupaten. Perencanaan penggunaan ADK wajib dibahas dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan kampung (musrembang kampung) dan menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK).

Mekanisme penyaluran dilakukan melalui pengajuan permohonan oleh Kepala Kampung kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK), yang kemudian diteruskan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Kampung (RKK). Pencairan dilakukan dalam dua tahap, yakni masing-masing 50% pada Semester I dan Semester II. Penggunaan ADK diprioritaskan untuk penghasilan tetap Kepala Kampung dan perangkat kampung, tunjangan Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM), serta biaya administrasi operasional pemerintahan kampung. Kepala Kampung diwajibkan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBK kepada Bupati melalui DPMK sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Apabila Kepala Kampung tidak menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBK sesuai batas waktu yang ditentukan, maka Pejabat Satuan Kerja (Satker) Kabupaten akan melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Kampung secara langsung pada kampung yang bersangkutan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGENT OF NDUGA
THE PROVINCE OF HIGHLAND PAPUA

REGULATION OF THE REGENT OF NDUGA
NUMBER 8 OF 2025

ON

PROCEDURES FOR THE DISTRIBUTION AND DETERMINATION OF THE AMOUNT OF VILLAGE FUND ALLOCATION
FOR EACH KAMPUNG IN NDUGA REGENCY
FISCAL YEAR 2025

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NDUGA

Considering :

that based on the provisions of Article 96 paragraph (4) of Government Regulation Number 47 of 2015 concerning amendments to Government Regulation Number 43 of 2014 concerning the Implementation of Law Number 6 of 2014

","pdf_url","/proxy/pdf?id=df9accf0-6185-4368-ae87-708b0aa3414a","actionData","errors"]