[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","df978d48-1040-4947-88d3-e1ff5c2b6379","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2015","number","9","year","2015","published_date","2015-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Dharmasraya","place_of_enactment","Pulau Punjung","theme","Pengelolaan Sampah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LINGKUNGAN - SAMPAH
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 No. 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah \n UUD 1945, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 18 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 81 Tahun 2012, Permendagri No. 33 Tahun 2010, PermenPU No. 03/PRT/M/2013 \n 1.\tKetentuan Umum\r\n2.\tJenis Sampah\r\n3.\tTugas, Wewenang Dan Kewajiban Pemerintah Daerah\r\n4.\tHak, Kewajiban Dan Peran Serta Masyarakat\r\n5.\tPeran Serta Masyarakat\r\n6.\tIzin Pengelolaan Sampah\r\n7.\tPengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga\r\n8.\tKerja Sama\r\n9.\tPembiayaan\r\n10.\tLarangan\r\n11.\tPengawasan Dan Pembinaan\r\n12.\tSanksi Administratif\r\n13.\tKetentuan Penyidikan\r\n14.\tKetentuan Pidana\r\n15.\tKetentuan Peralihan\r\n16.\tKetentuan Penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015. \n 39 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, dengan maksud meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, memanfaatkan sampah sebagai sumber daya, dan meningkatkan peran serta masyarakat. \r\n\r\nKetentuan substansial mencakup:\r\n- Pengelompokan jenis sampah menjadi sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.\r\n- Tugas Pemerintah Daerah meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, penyediaan prasarana dan sarana, serta koordinasi antar lembaga.\r\n- Wewenang Pemerintah Daerah meliputi penetapan kebijakan, pengelolaan sampah skala kabupaten, pembinaan, penetapan lokasi TPS, TPST, dan TPA, serta penyusunan sistem tanggap darurat.\r\n- Kewajiban Pemerintah Daerah meliputi penyediaan sarana dan prasarana, TPS dan TPA, pengangkutan sampah, serta pemrosesan sampah di TPA.\r\n- Hak masyarakat meliputi pelayanan pengelolaan sampah, partisipasi dalam pengambilan keputusan, informasi yang akurat, perlindungan dan kompensasi dampak negatif TPA, serta pembinaan pengelolaan sampah.\r\n- Kewajiban masyarakat meliputi pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), menjaga kebersihan persil, menyediakan tempat sampah, dan mengelola sampah B3 sesuai ketentuan.\r\n- Peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui pemberian usul, perumusan kebijakan, penyelesaian sengketa, dan penyediaan sarana prasarana.\r\n- Setiap usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.\r\n- Pengelolaan sampah meliputi pengurangan (pembatasan, pendauran ulang, pemanfaatan kembali) dan penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir).\r\n- Pembiayaan pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.\r\n- Larangan meliputi memasukkan sampah dari luar daerah, mengimpor sampah, mencampur sampah dengan limbah B3, membuang sampah sembarangan, melakukan pembuangan terbuka di TPA, dan membakar sampah tidak sesuai ketentuan.","transitional_provisions","1. Pengadaan atau penyediaan tempat sampah dan/atau fasilitas pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15, wajib dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.\r\n2. Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini telah memiliki izin dari Bupati, maka izin tersebut tetap berlaku dan dianggap sah, dengan ketentuan apabila telah berakhir masa berlakunya harus mengajukan permohonan izin baru sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\r\n3. Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini belum memiliki izin dari Bupati, wajib mengajukan permohonan izin paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Bupati dapat menutup kegiatan/usaha pengelolaan sampah yang tidak berizin.\r\n2. Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pelanggar ketentuan izin dan/atau kewajiban.\r\n3. Sanksi administratif dapat berupa paksaan pemerintah, uang paksa, dan/atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BUPATI DHARMASRAYA
PROPINSI SUMATERA BARAT

REGIONAL REGULATION OF DHARMASRAYA REGENCY
NUMBER 9 YEAR 2015
TENTANG
WASTE MANAGEMENT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal
12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pengelolaan Sampah.

Mengingat :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok
Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4348);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 70,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=df978d48-1040-4947-88d3-e1ff5c2b6379","actionData","errors"]