[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","df92449f-a36f-4cbd-895d-989cad42a9d0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023","number","2","year","2023","published_date","2023-09-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Padang","place_of_enactment","Padang","theme","Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa struktur organisasi yang ideal harus bersifat dinamis sebagai konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal dengan memperhatikan pedoman yang dibuat oleh kementerian/lembaga yang membidangi urusan pemerintahan tersebut;\r\nb. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap kelembagaan Perangkat Daerah meliputi aspek produktivitas, efisiensi, dan struktur organisasi Perangkat Daerah terdapat perubahan beban kerja pada beberapa Perangkat Daerah;\r\nc. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan maka kelembagaan perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang tersebut perlu diubah dan disempurnakan;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang. \n 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang\r\nUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);\r\n2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); \n Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 ini merubah Susunan Perangkat Daerah Kota Padang menjadi:\r\na. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;\r\nb. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;\r\nc. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;\r\nd. Dinas, terdiri dari 22 Dinas;\r\ne. Badan, terdiri dari 4 Badan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan\r\nf. Kecamatan, terdiri dari 11 Kecamatan Tipe A. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2023. \n Mengubah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang \n 6 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118 )","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menyesuaikan struktur organisasi perangkat daerah dengan dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal serta hasil evaluasi kelembagaan yang menunjukkan adanya perubahan beban kerja pada beberapa perangkat daerah. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kota Padang.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi perubahan pada Pasal 2 yang mengatur susunan perangkat daerah. Perubahan tersebut mencakup perubahan pada ketentuan huruf d Pasal 2 dan penyisipan 1 (satu) huruf yakni huruf el, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagaimana yang telah diubah. Selain itu, Pasal 10 dihapus. Perangkat daerah yang dibentuk meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas-Dinas (termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan lain-lain), Badan-Badan (termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan lain-lain), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kecamatan-Kecamatan.

Peraturan ini mengatur pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Padang, termasuk jenis dan tipe masing-masing perangkat daerah serta wilayah administrasi kecamatan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pejabat yang ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","PERDA Kota Padang No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/20838/perda-kota-padang-no-6-tahun-2016","dbd5a46d-bd4e-445c-bb73-b7b8675dc517","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PADANG
WEST SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PADANG CITY
NUMBER 2 OF 2023
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 6 OF 2016
CONCERNING THE ESTABLISHMENT AND COMPOSITION OF REGIONAL APPARATUS
OF PADANG CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PADANG,

\n\n \n \n

Considering:

that an ideal organizational structure must be dynamic as a consequence of adaptation to the dynamics of internal and external environmental changes, taking into account the guidelines made by the ministry/institution in charge of government affairs;
that based on the evaluation of the Regional Apparatus institutions including aspects of productivity, efficiency, and organizational structure of the Regional Apparatus, there are changes in workload in several Regional Apparatus;
that in order to optimize the implementation of government affairs, the Regional Apparatus

","pdf_url","/proxy/pdf?id=df92449f-a36f-4cbd-895d-989cad42a9d0","actionData","errors"]