[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","df8bcad8-50da-4b9e-b2a7-6e7e771a63cb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pangandaran Nomor 41 Tahun 2016 tentang Irigasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 41 Tahun 2016","number","41","year","2016","published_date","2016-12-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"360deae4-b25d-46fe-82b4-24d9ea5dfdf8","Penyediaan Air Bersih","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pangandaran","place_of_enactment","Parigi","theme","Irigasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Irigasi
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 41, LD 2016/41 SERI
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Irigasi
ABSTRAK:	\n \n bahwa kemanfaatan air atau sumber air dalam sistem irigasi perlu dikelola dan dikembangkan dalam bentuk pengelolaan aset irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi secara lestari untuk mencapai daya guna sebesar-besarnya; bahwa fungsi irigasi memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung peningkatkan produksi pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan yang diselenggarakan secara partisipatif berdasarkan asas otonomi berbasis peran serta masyarakat petani; bahwa dalam rangka melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efektif, efisien, berkelanjutan, berdaya guna, dan berhasil guna di Kabupaten Pangandaran diperlukan pengaturan mengenai irigasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8/PRT/M/2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015; \n Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, pengelolaan aset irigasi, sistem informasi pengelolaan aset irigasi, status daerah irigasi, pola pengaturan air irigasi, garis sempadan jaringan irigasi, wewenang dan tanggung jawab, komisi irigasi daerah, partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, pengendalian dan pengawasan, pembiayaan, larangan, ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2016. \n 44 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang irigasi di Kabupaten Pangandaran, dengan tujuan untuk mengelola dan mengembangkan pemanfaatan air serta sumber air dalam sistem irigasi secara lestari. Pengelolaan ini mencakup aset irigasi dan pendukungnya untuk mencapai daya guna sebesar-besarnya, serta mendukung peningkatan produksi pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Kelembagaan Pengelolaan Irigasi:\n
- SKPD yang membidangi Irigasi, PPPA, atau pihak lain yang terkait dalam perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan, dan pembiayaan Jaringan Irigasi.
- Petani pemakai air dapat membentuk PPPA sebagai lembaga yang berwenang mengatur pengelolaan Daerah Irigasi.
- Pembentukan Forum Koordinasi Daerah Irigasi untuk koordinasi pengelolaan Irigasi di Daerah Irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna.
\n
Pengelolaan Aset Irigasi:\n
- Inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemutakhiran Aset Irigasi.
- Penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi untuk jangka waktu 5 tahun, meliputi pengamanan, pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan, pembaharuan, penggantian, dan penghapusan aset.
\n
Sistem Informasi Pengelolaan Aset Irigasi:\n
- Pengembangan sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi.
- Unit pengelola data Aset Irigasi dikembangkan pada SKPD yang membidangi Irigasi.
\n
Status Daerah Irigasi:\n
- Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi didasarkan pada keberadaan Jaringan Irigasi terhadap wilayah administrasi dan luas Jaringan Irigasi.
- Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi tersier menjadi wewenang dan tanggungjawab PPPA.
\n
Pola Pengaturan Air Irigasi:\n
- Bupati memberikan Hak Guna Air Irigasi kepada PPPA, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan kelompok pengguna Jaringan Irigasi lainnya.
- Penyediaan air Irigasi diarahkan untuk mencapai hasil produksi Pertanian yang optimal.
- Rencana Pembagian air Irigasi pada suatu Daerah Irigasi ditetapkan setiap tahun oleh PPPA.
- Penggunaan air Irigasi hanya diperkenankan dengan mengambil air dari Jaringan Irigasi Tersier pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh PPPA.
- Pembangunan Drainase yang merupakan satu kesatuan dengan Jaringan Irigasi.
\n
Garis Sempadan Jaringan Irigasi:\n
- Penetapan garis sempadan Jaringan Irigasi yang meliputi garis sempadan saluran Irigasi, saluran pembuang, dan/atau bangunan Irigasi.
- Pemanfaatan ruang sempadan Jaringan Irigasi hanya untuk keperluan pengelolaan Jaringan Irigasi.
- Pengamanan dan pengawasan ruang sempadan Jaringan Irigasi.
\n
Wewenang dan Tanggung Jawab:\n
- SKPD yang membidangi Irigasi menyelenggarakan Pengelolaan Aset Irigasi pada Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- Pemerintah desa dan kelompok pengelola jaringan irigasi lainnya bertanggung jawab terhadap Pengelolaan Aset Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
- Pengelolaan Aset Irigasi pada Jaringan Irigasi Tersier menjadi hak dan tanggung jawab PPPA.
\n
Komisi Irigasi Daerah:\n
- Bupati membentuk Komisi Irigasi Daerah untuk memenuhi kebutuhan air Irigasi untuk berbagai keperluan.
\n
Partisipasi Masyarakat Petani:\n
- Masyarakat Petani, PPPA, GPPPA, atau IPPPA dapat berpartisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi.
\n
Pengendalian dan Pengawasan:\n
- Bupati melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan pengelolaan Sistem Irigasi dan Jaringan Irigasi.
\n
Pembiayaan:\n
- Pembiayaan Pembangunan Jaringan Irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi dilakukan oleh PPPA di wilayah kerjanya secara otonom dan mandiri.
\n

","transitional_provisions","1. Izin pengambilan air Irigasi, izin penggunaan langsung air Irigasi dari Sumber air permukaan dan bawah tanah, dan izin pemanfaatan ruang sempadan Jaringan Irigasi yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 95 Ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PANGANDARAN
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PANGANDARAN REGENCY
NUMBER 41 OF 2016
ON
IRRIGATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PANGANDARAN,

\n\n \n \n

Considering:

that the benefits of water or water resources in the irrigation system need to be managed and developed in the form of irrigation asset management and support for sustainable irrigation management to achieve maximum efficiency;
that the irrigation function plays a very important role in supporting increased agricultural production in order to realize food security which is organized in a participatory manner based on the principle of autonomy based on the participation of farming communities;
that in order to implement the development and management of an effective, efficient, sustainable, useful, and successful irrigation system in Pangandaran Regency, it is necessary to regulate irrigation;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=df8bcad8-50da-4b9e-b2a7-6e7e771a63cb","actionData","errors"]