[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","df80479a-2fe3-41fb-862d-d8eeada971e4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":92,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 1990 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 1990","number","2","year","1990","published_date","1990-01-25","effective_date","1990-07-04","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Semarang","place_of_enactment","Ungaran","theme","Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perizinan - ijin mendirikan bangunan
1990
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD.1990/NOMOR.12
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:	\n \n bahwa kelentuan tentang penelapan besarnya retribusi ijin bangunan bagi bangunan-bangunan toko, rumah makan dan kios demikian pula bagi gedung bioskop, gudang dan hotel perlu ditinjau kembali, sehubungan dengan fungsi bangunan tersebut digunakan sebagai tempat usaha ; \r\nbahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengadakan perubahan retribusi ijin bangunan bagi bangunan-bangunan dimaksud dalam huruf a; \r\nbahwa besarnya retribusi tersebut yang ditetapkan dalam \r\nPeraturan Daerah ini dipandang masih layak dan tidak memberatkan para pemilik bangunan tersebut pada umumnya. \n Dasar hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1957; Peraturan Pemeriniah Nomor 14 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1980; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan mengenai Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan. Ketentuan dalam Pasal 35 ayat (2) angka 1 Huruf a angka 1 perkataan \"rata-rata\" dihapus, Pasal 35 ayat (#) huruf c dan d diubah, dan ketentuan ayat (7) Pasal 35 dihapus. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 1990. \n Ketentuan dalam Pasal 35 ayat (2) angka 1 Huruf a angka 1 perkataan \"rata-rata\" dihapus, Pasal 35 ayat (#) huruf c dan d diubah, dan ketentuan ayat (7) Pasal 35 dihapus. \n 4 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Ijin Mendirikan Bangunan.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Ijin Mendirikan Bangunan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah ketentuan mengenai retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan toko, rumah makan, kios, gedung bioskop, gudang, dan hotel di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang. Perubahan ini dilakukan karena fungsi bangunan-bangunan tersebut sebagai tempat usaha. Pasal 35 ayat (2) angka I Huruf a angka 1 perkataan \"rata - rata\" dihapus. Pasal 35 ayat (3) huruf c dan d diubah, dengan tarif retribusi untuk toko, rumah makan, dan kios menjadi 0,75% dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) bangunan, sementara untuk gudang, bioskop, dan hotel menjadi 1,25% dari RAB bangunan. Ketentuan ayat (7) Pasal 35 dihapus.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[104],{"_105":106,"_107":108},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan","link","","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF SEMARANG REGENCY, SECOND LEVEL REGION
NUMBER 12 OF 1990 SERIES B NUMBER 5

REGIONAL REGULATION OF SEMARANG REGENCY, SECOND LEVEL REGION
NUMBER 2 OF 1990

ABOUT
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF SEMARANG REGENCY
SECOND LEVEL REGION NUMBER 13 OF 1980 CONCERNING BUILDING PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT HEAD OF SEMARANG SECOND LEVEL REGION

Considering:

that the provisions regarding the determination of the amount of retribution for building permits for shops, restaurants and kiosks, as well as for cinemas, warehouses and hotels, need to be reviewed, in connection with the function of the building being used as a place of business;
that in connection with the above, it is deemed necessary to make changes to the building permit retribution for the buildings referred to in letter a;
that the amount of retribution stipulated in this Regional Regulation is considered still reasonable and does

","pdf_url","/proxy/pdf?id=df80479a-2fe3-41fb-862d-d8eeada971e4","actionData","errors"]