[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","df7f6e57-7bea-4a1d-8b2f-a33c55bb62ee","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 5 Tahun 2016","number","5","year","2016","published_date","2016-11-02","effective_date","2017-01-01","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Nunukan","place_of_enactment","Nunukan","theme","Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2016/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, maka perlu didukung dengan Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Bahwa telah terjadi perubahan secara signifikan Pembagian Urusan Pemerintahan khususnya Urusan Pemerintahan Konkuren, sehingga perlu dilakukan penyesuaian Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan. \n Peraturan ini mengatur mengenai menetapkan struktur dan jenis perangkat daerah yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan di Kabupaten Nunukan. Ini termasuk berbagai dinas, badan, dan instansi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah daerah. Menetapkan struktur organisasi dari masing-masing perangkat daerah, termasuk hierarki, pembagian tugas, dan hubungan antar bagian dalam perangkat daerah tersebut. Serta mengatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017. \n Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 21 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nunukan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPS Pegawai Republik Indonesia; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2011 Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 21 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 20 Seri D Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 20 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 20).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 21 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 21 Seri D Nomor 07).\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 22 Seri D Nomor 08) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 22 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 2).\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 23 Seri D Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2014 Nomor 8).\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPS Pegawai Republik Indonesia (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 9 Seri D Nomor 09).\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2011 Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 3).\n7. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 23).\n8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 24).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta adanya perubahan signifikan dalam pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pembentukan Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan. Setiap Perangkat Daerah memiliki tipe yang berbeda (A, B, atau C) yang menentukan susunan organisasi internalnya. Dinas Daerah meliputi berbagai bidang seperti Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, dan lainnya. Badan Daerah meliputi Perencanaan Pembangunan, Pengelola Keuangan, dan lainnya. Kecamatan juga diatur berdasarkan tipe.\n\nPeraturan ini juga mengatur tentang susunan organisasi masing-masing Perangkat Daerah, termasuk jumlah asisten, bagian, subbagian, bidang, dan seksi. Selain itu, diatur pula mengenai Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas dan Badan Daerah, serta keberadaan Staf Ahli Bupati. Pengangkatan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan sampai dengan ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.\n2. Apabila pada saat peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan instansi vertikal, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sendirinya tidak berlaku.\n3. Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.\n4. Unit pelaksana teknis yang telah ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit pelaksana teknis yang baru.\n5. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya unit pelaksana teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan.\n6. Pejabat pada Perangkat Daerah yang ada pada saat ini, tetap melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran Tahun 2016 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016.\n7. Pengisian jabatan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini untuk pertama kali dilakukan selambat-lambatnya 1 Januari 2017.\n8. Penyusunan laporan keuangan dan aset pada SKPD untuk tahun 2016 adalah tugas SKPD yang melaksanakan kegiatan dan anggaran Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pertanggungjawabannya.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[99],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","Perda Kab. Nunukan No. 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/312700/perda-kab-nunukan-no-10-tahun-2021","c6fa4f09-2748-4ec0-ac26-54adbbd19335","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF NUNUKAN
THE PROVINCE OF NORTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF NUNUKAN REGENCY
NUMBER 5 YEAR 2016
ON
ESTABLISHMENT AND COMPOSITION OF REGIONAL APPARATUS
NUNUKAN REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NUNUKAN,

Considering:

that in order to optimize the implementation of Regional Government in the implementation of government affairs which are the authority of the region, it needs to be supported by a Regional Apparatus that is rational, proportional, effective, and efficient;
that there have been significant changes in the Division of Government Affairs, especially Concurrent Government Affairs, so it is necessary to adjust the Regional Apparatus in accordance with the authority possessed by the Regional Government;
that the Establishment and structure of the Regional Apparatus in accordance with the provisions of Article 212 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 on Regional Government and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=df7f6e57-7bea-4a1d-8b2f-a33c55bb62ee","actionData","errors"]