[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","df7c12e6-c978-4ec6-9ffb-71d881584694","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan","short_title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2019 Tahun 2019","number","13/PRT/M/2019","year","2019","published_date","2019-10-08","effective_date","2019-10-23","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5fc74a8c-0df2-4061-833f-05f8c9b6b39d","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","short_name","Permen PUPR","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman","tags",[],"location","Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2019
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 13/PRT/M/2019, BN. 2019/NO.1302, Jdih.pu.go.id: 112 hlm
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TENTANG Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2019. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 18/PRT/M/2017 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1458) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 671) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 18/PRT/M/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1458).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, Bank Pelaksana, Pelaku Pembangunan, dan masyarakat dalam pelaksanaan BP2BT. Tujuannya adalah agar pelaksanaan BP2BT dapat diimplementasikan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Skema BP2BT terdiri atas tabungan Pemohon, Dana BP2BT, dan Kredit atau pembiayaan Bank Pelaksana, diperuntukkan untuk pembiayaan kepemilikan Rumah Tapak Umum dan Sarusun, atau Pembangunan Rumah Swadaya. Dana BP2BT digunakan sebagai bagian uang muka dalam kepemilikan Rumah Tapak Umum dan Sarusun atau bagian biaya pembangunan Rumah Swadaya, dengan memperhatikan besaran Penghasilan Kelompok Sasaran dan nilai Rumah atau rencana anggaran biaya. BP2BT diberikan bagi Pemohon yang memenuhi persyaratan kelompok sasaran, harga dan luas Rumah, dan pemanfaatan. Uang muka kepemilikan Rumah Tapak Umum dan Sarusun ditetapkan paling tinggi 50% dari harga Rumah, dengan Pemohon menyediakan minimal 1%. Gabungan Dana Swadaya dan Dana BP2BT paling tinggi 50% dari rencana anggaran biaya pembangunan Rumah Swadaya, dengan Dana Swadaya minimal 1%. Kredit atau pembiayaan Bank Pelaksana digunakan sebagai pembiayaan kepemilikan Rumah atau pembangunan Rumah Swadaya yang seluruhnya menggunakan dana Bank Pelaksana. Kelompok sasaran merupakan MBR perorangan yang berstatus tidak kawin atau pasangan suami istri dengan batasan penghasilan tertentu, memiliki tabungan minimal 3 bulan, dan belum pernah mendapat bantuan perolehan Rumah dari pemerintah. Penerima Manfaat memanfaatkan Rumah Tapak Umum, Sarusun, atau Rumah Swadaya untuk hunian dan harus menghuni Rumah tersebut.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Permen PUPR No. 32 Tahun 2021 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/217108/permen-pupr-no-32-tahun-2021","b74e1669-430f-4007-b6ed-d263cb23154b","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF PUBLIC WORKS AND PUBLIC HOUSING
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 13/PRT/M/2019
CONCERNING
SAVINGS-BASED HOUSING FINANCE ASSISTANCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF PUBLIC WORKS AND PUBLIC HOUSING
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to alleviate the burden and increase the affordability of low-income communities towards house costs, housing finance assistance is needed in the form of additional down payment for home ownership or additional costs for independent house construction using a savings scheme;
that based on Article 37 paragraph (3) letter a of Government Regulation Number 14 of 2016 concerning the Implementation of Housing and Settlement Areas, the Government is obliged to provide convenience for the construction and acquisition of houses for low-income communities in the form of subsidies for house acquisition;
that based

","pdf_url","/proxy/pdf?id=df7c12e6-c978-4ec6-9ffb-71d881584694","actionData","errors"]