[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","df78e0ca-d141-4a7e-a4a4-ea057915677d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021","number","5","year","2021","published_date","2021-08-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kota Semarang","place_of_enactment","Semarang","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

rencana-tataruang
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2021/No.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang dapat ditinjau kembali;\r\nb. bahwa berdasarkan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan mempertimbangkan perubahan Rencana Tata Ruang Nasional dan Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 perlu ditinjau kembali;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008,Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019,Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 \n Peraturan Walikota ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011–2031 yaitu tentang ketentuan umum, ruang lingkup wilayah perencanaan dan penjelasan Perda. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2021. \n Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011–2031 \n 148 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Semarang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031. Perubahan tersebut mencakup:\n\n- **Definisi**: Perubahan dan penambahan definisi istilah-istilah penting seperti Pemerintah Pusat, Daerah, Ruang, Tata Ruang, dan lain-lain.\n- **Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan**: Penambahan bab yang mengatur ruang lingkup wilayah perencanaan kota, termasuk luas wilayah dan pembagian wilayah administrasi ke dalam Bagian Wilayah Kota (BWK) dengan fungsi utama masing-masing.\n- **Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang**: Perubahan pada kebijakan dan strategi penataan ruang untuk mewujudkan tujuan penataan ruang, termasuk pemantapan pusat pelayanan kegiatan, peningkatan aksesibilitas, peningkatan kualitas prasarana, pengelolaan kawasan lindung, pelestarian cagar budaya, dan penyediaan ruang terbuka hijau.\n- **Struktur Ruang**: Perubahan pada rencana struktur ruang yang meliputi pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana, termasuk sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan infrastruktur perkotaan.\n- **Pola Ruang**: Perubahan pada rencana pola ruang wilayah kota yang terdiri atas kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budi daya.\n- **Kawasan Strategis**: Pengaturan kawasan strategis kota yang meliputi kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, serta kawasan strategis sosial dan budaya.\n- **Pengendalian Pemanfaatan Ruang**: Perubahan pada ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang meliputi ketentuan umum peraturan zonasi, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.\n2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:\n a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;\n b. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:\n 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;\n 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;\n 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan\n 4) penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:\n a) memperhatikan harga pasaran setempat;\n b) sesuai dengan NJOP; atau\n c) menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.\n c. pemanfaatan ruang yang kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sudah habis dan tidak sesuai Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan\n d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang ditentukan sebagai berikut:\n 1) yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan\n 2) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.\n2. Sanksi administrasi dapat berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan/pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administrasi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101],{"_102":103,"_104":105},"text","Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011","link","","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SEMARANG CITY
NUMBER 5 OF 2021
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 14 OF 2011
CONCERNING THE SPATIAL PLAN OF SEMARANG CITY
YEAR 2011-2031

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SEMARANG,

\n\n \n \n

Considering:

that according to the provisions of Article 16 of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, the spatial plan can be reviewed;
that based on the review as referred to in letter a, considering the changes to the National Spatial Plan and Changes to the Spatial Plan of the Central Java Province, Regional Regulation Number 14 of 2011 concerning the Spatial Plan of Semarang City for 2011-2031 needs to be reviewed;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Amendments to Regional Regulation Number 14 of 2011 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=df78e0ca-d141-4a7e-a4a4-ea057915677d","actionData","errors"]