[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","df763990-3909-4d07-ab36-1e8955f6af66","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil Dan Pengelolaan Informasi Penduduk Dalam Kerangka Sistem Administrasi Kependudukan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2003","number","15","year","2003","published_date","2003-10-20","effective_date","2003-10-21","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Semarang","place_of_enactment","Ungaran","theme","Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil Dan Pengelolaan Informasi Penduduk Dalam Kerangka Sistem Administrasi Kependudukan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kependudukan
2003
Peraturan Daerah (Perda) NO. 15, LD.2003/NO.15
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil Dan Pengelolaan Informasi Penduduk Dalam Kerangka Sistem Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dibidang kependudukan dan tertib administrasi kependudukan, diperlukan pembinaan, penyelenggaraan penctaftaran penduduk, Pencatatan Sipil dan pengelolaan informasi penduduk;\r\nbahwa untuk maksud tersebut hurut a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sernarang tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Dan Pengelolaan lnformasi Penduduk Dalam Kerangka Sistem Administrasi Kependudukan; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah: Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peratuean Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1995; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 A Tahun 1995; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1995;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2001 \n Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil Dan Pengelolaan Informasi Penduduk Dalam Kerangka Sistem Administrasi Kependudukan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2003. \n 18 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1999 Nomor 6 Seri B Nomor 1).\n","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi penduduk dalam kerangka sistem administrasi kependudukan di Kabupaten Semarang. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan ketertiban administrasi kependudukan.

Ketentuan substansial meliputi:

Obyek pendaftaran penduduk adalah pemberian pelayanan di bidang kependudukan yang meliputi NIK, KK, KTP, dan Akta-akta Catatan Sipil.
Subyek pendaftaran penduduk adalah penduduk Kabupaten Semarang dan penduduk di luar Kabupaten Semarang untuk pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian.
Setiap penduduk dan penduduk sementara berhak mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Kabupaten dan melaporkan setiap mutasi biodata.
Pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh Dinas terkait.

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban penduduk terkait dengan pelaporan kelahiran, kematian, perpindahan, kedatangan, perubahan status kewarganegaraan, dan mutasi biodata. Selain itu, diatur pula mengenai kepemilikan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta proses pencatatan sipil yang meliputi kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, dan perubahan nama.

","transitional_provisions","1. KTP dan KK serta formulir-formulir yang ada sekarang tetap berlaku sebelum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 13 ayat (1), (2), (3), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 34, Pasal 35 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA
SEMARANG REGENCY GOVERNMENT
SEMARANG REGENCY REGULATION
NUMBER 15 OF 2003
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF POPULATION REGISTRATION, CIVIL REGISTRATION AND
MANAGEMENT OF POPULATION INFORMATION WITHIN THE FRAMEWORK OF THE ADMINISTRATION SYSTEM
POPULATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SEMARANG,

Considering:

that in order to improve public service in the field of
population and orderly population administration, it is necessary
development, implementation of population registration, Civil
Registration and management of population information;
that for the purposes of letter a above, it is necessary to stipulate
Semarang Regency Regional Regulation concerning the Implementation
Population Registration, Civil Registration And Management
Population Information Within the Framework of the Administration System
Population;

Remembering:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment
Regency Areas Within the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=df763990-3909-4d07-ab36-1e8955f6af66","actionData","errors"]