[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","df6ce224-35f4-4151-9fc9-1e6528982dad","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal","short_title","Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2018","number","5","year","2018","published_date","2018-12-31","effective_date","2019-01-08","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam","place_of_enactment","Banda Aceh","theme","Penanaman Modal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penanaman modal
2018
Qanun NO. 5, Lembaran Aceh No.2/2019
Qanun TENTANG Penanaman Modal
ABSTRAK:	\n \n Penanaman modal memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, dan penurunan angka kemiskinan, sehingga potensi sumber daya ekonomi Aceh dapat menjadi kekuatan ekonomi riil yang dapat dioptimalkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; Untuk optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan dibutuhkan kebijakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; Penanaman modal termasuk lintas Kabupaten/Kota merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh; Bahwa pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal diatur dengan Qanun Aceh; Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti; Berdasarkan pertimbangan itu perlu dibentuk Qanun Aceh tentang Penanaman Modal. \n Dasar hukum peraturan ini adalah UUD 1945, UU No. 24 tahun 1956, UU No. 37 Tahun 2000, UU No. 11 Tahun2006, UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 39 tahun 2009, UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 45 Tahun 2008, PP No. 3 Tahun 2015, PP No. 5 Tahun 2017, PP No. 24 Tahun 2018, Perpres No. 11 Tahun 2010, Perpres No. 97 Tahun 2014. \n Peraturan ini berisi tentang : Ketentuan Umum; Kebijakan Penanaman Modal Di Aceh; Bentuk dan Kedudukan Badan Usaha; Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi; Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab; Pemebrian Kemudahan Fasilitas Penanaman Modal; Kemudahan dan Fasilitas Penanaman Modal di Kawasan Ekonomi Khusus di Aceh; Tahapan Perizinan; Nonperizinan; Kepuasan Penanam Mdoal dan Masyarakat; Pengaduan; Gugatan; Penyelesaian Sengketa; Larangan dan Sanksi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2019. \n Mencabut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal. \n 33 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 48).","scope_and_parties","policy_content","Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan di Aceh melalui optimalisasi potensi sumber daya ekonomi. Kebijakan ini diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, mempercepat peningkatan penanaman modal, dan memberikan perlakuan yang sama bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Pemerintah Aceh menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi investor, melindungi hak-hak keperdataan, dan melindungi aset investasi dari tindakan pihak ketiga.\n\nKetentuan substansial mencakup bentuk dan kedudukan badan usaha, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, serta hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal. Pemerintah Aceh memberikan kemudahan dan fasilitas penanaman modal, termasuk insentif pajak dan retribusi, serta kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dilaksanakan oleh Dinas terkait dan Administrator KEK untuk pelayanan perizinan dan nonperizinan. Proses perizinan meliputi pendaftaran, pemberian Izin Usaha, dan pemberian Izin Komersial atau Operasional. Qanun ini juga mengatur mengenai kepuasan penanam modal dan masyarakat, pengaduan, gugatan, dan penyelesaian sengketa.","transitional_provisions","1. Semua Perizinan dan Nonperizinan yang berkaitan dengan Penanaman Modal yang telah ada sebelum diundangkannya Qanun ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan dan Nonperizinan yang bersangkutan.","sanctions","1. Badan usaha atau usaha perseorangan yang tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal, atau pencabutan Izin usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal.\n2. Gubernur, Bupati/Walikota dapat memberikan sanksi pencabutan pemberian Fasilitas Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal, apabila Masyarakat dan/atau Penanam Modal secara nyata telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

QANUN ACEH
NUMBER 5 OF 2018
CONCERNING
INVESTMENT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MERCIFUL
BY THE GRACE OF ALMIGHTY ALLAH

GOVERNOR OF ACEH,

Considering:

that investment plays an important role in efforts to increase economic growth, job creation, and poverty reduction, so that the potential of Aceh's economic resources can become a real economic force that can be optimized for increasing investment and improving the welfare of the Aceh community;
that to optimize licensing and non-licensing services, a policy for organizing one-stop service is needed;
that based on the provisions of Article 16 paragraph (1) letter n of Law Number 11 of 2006 concerning Aceh Governance, investment administration services, including across regencies/cities, are one of the mandatory affairs that are the authority of the Aceh Government;
that based on the provisions of Article 7 of Government

","pdf_url","/proxy/pdf?id=df6ce224-35f4-4151-9fc9-1e6528982dad","actionData","errors"]