[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","df6100d8-ef55-470d-9b35-6e19391192b1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013","number","9","year","2013","published_date","2013-10-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"acabb8c0-4727-4116-9b30-fc81aa92d3c7","Koperasi & Usaha Mikro Kecil","tags",[],"location","Pemerintah Kota Semarang","place_of_enactment","Semarang","theme","Pengaturan Pasar Tradisional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengaturan-pasar-tradisional
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2013/No.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengaturan Pasar Tradisional
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan\r\nmasyarakat, perlu sarana perekonomian melalui pasar\r\ntradisional sebagai pusat interaksi sosial;\r\nb. bahwa pasar tradisional di Kota Semarang perlu dikelola\r\nsejalan dengan perkembangan perekonomian dan dinamika\r\nsosial untuk lebih memberdayakan dan memberikan\r\nperlindungan bagi usaha kecil dan menengah sehingga\r\nmenjadi usaha yang tangguh dan mandiri;\r\nc. bahwa Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun\r\n2000 tentang Pengaturan Pasar sudah tidak sesuai lagi\r\ndengan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\npada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk\r\nPeraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengaturan Pasar\r\nTradisional. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 2 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12\r\nTahun 2008; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang\r\nNomor 3 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2012. \n Peraturan ini mengatur pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah,\r\nPemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha\r\nMilik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha\r\nberupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/atau dikelola oleh pedagang\r\nkecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala\r\nkecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar\r\nmenawar.\r\nHal Yang Diatur :\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tAsas Dan Tujuan;\r\n3.\tKriteria Dan Penggolongan Pasar;\r\n4.\tPengelolaan Pasar;\r\n5.\tHak, Kewajiban Dan Larangan;\r\n6.\tPengendalian;\r\n7.\tPeran Serta Masyarakat;\r\n8.\tSanksi Administrasi;\r\n9.\tKetentuan Penyidikan;\r\n10.\tKetentuan Pidana;\r\n11.\tKetentuan Peralihan;\r\n12.\tKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2013. \n Mencabut :\r\nPeraturan Daerah Kota\r\nSemarang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pengaturan Pasar \n 28 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pengaturan Pasar (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 29 Seri D Nomor 29).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pasar tradisional yang tertib, aman, bersih, dan sehat, serta berdaya saing. Latar belakangnya adalah perlunya pengelolaan pasar tradisional yang lebih baik seiring perkembangan ekonomi dan dinamika sosial, serta ketidaksesuaian Peraturan Daerah sebelumnya.

\n\n

Peraturan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan pasar, termasuk perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, dan evaluasi. Perencanaan pasar melibatkan inventarisasi masalah dan penyusunan rencana pengelolaan dengan melibatkan pedagang. Pengadaan pasar meliputi pembangunan fisik gedung pasar yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis, serta penetapan pasar oleh Walikota berdasarkan usulan Dinas. Pemanfaatan pasar mencakup pengaturan kawasan dan zonasi pasar, perizinan bagi pedagang, penyelenggaraan pelayanan pasar (seperti kebersihan, keamanan, dan fasilitas umum), pemeliharaan bangunan pasar, dan pemberdayaan pedagang melalui berbagai kebijakan.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban pedagang, serta larangan-larangan yang harus dipatuhi. Pengendalian pasar dilakukan melalui pengawasan dan penertiban, dengan sanksi administratif bagi pelanggar. Masyarakat juga diberikan peran serta dalam pengelolaan pasar melalui penyampaian saran, pendapat, dan laporan pelanggaran.

","transitional_provisions","1. Setiap ijin yang berkaitan dengan pengelolaan pasar yang telah dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya ijin.\n2. Pada saat berlakunya Peraturan daerah ini, setiap tempat/lokasi yang telah digunakan sebagai tempat berjual beli harus sudah ditetapkan sebagai pasar oleh Walikota dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun.\n3. Setiap bentuk kerjasama pemanfaatan pasar antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga wajib disesuaikan dengan Peraturan daerah ini setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian.\n4. Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menetapkan jangka waktu, maka penyesuaian perjanjian menurut Peraturan daerah ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.","sanctions","Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan yang ada akan dikenakan sanksi berupa:\n\n1. peringatan tertulis;\n2. penyitaan barang dagangan;\n3. pembongkaran bangunan;\n4. pencabutan izin; dan/atau\n5. perintah tertulis meninggalkan kawasan pasar.","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100},"text","Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pengaturan Pasar","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
SEMARANG CITY
YEAR 2013 NUMBER 9

REGIONAL REGULATION OF SEMARANG CITY
NUMBER 9 OF 2013
CONCERNING
REGULATION OF TRADITIONAL MARKETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SEMARANG,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve public welfare, it is necessary to have economic facilities through traditional markets as centers of social interaction;
that traditional markets in Semarang City need to be managed in line with economic developments and social dynamics to further empower and provide protection for small and medium enterprises so that they become resilient and independent businesses;
that Regional Regulation of Semarang City Number 10 of 2000 concerning Market Regulation is no longer in accordance with the circumstances, so it needs to be reviewed;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to form a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=df6100d8-ef55-470d-9b35-6e19391192b1","actionData","errors"]