[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","df1c42a9-e65b-45d6-a2fd-fdc87210f2b8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penangkapan Ikan Dan/Atau Pembudidayaan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Yang Bukan Tujuan Komersial","short_title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2021","number","27","year","2021","published_date","2021-05-28","effective_date","2021-06-04","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","8a973c4c-9508-4afc-b855-d7928253bb5b","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan","short_name","Permen KKP","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Kementerian Kelautan dan Perikanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penangkapan Ikan Dan/Atau Pembudidayaan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Yang Bukan Tujuan Komersial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENANGKAPAN IKAN DAN/ATAU PEMBUDIDAYAAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BUKAN TUJUAN KOMERSIAL
2021
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 27, BN 2021/ NO 636 ; PERATURAN.GO.ID; 20 HLM
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan TENTANG Penangkapan Ikan Dan/Atau Pembudidayaan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Yang Bukan Tujuan Komersial
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (4)\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang \r\nPenyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu \r\nmenetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan \r\ntentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan\r\ndi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik \r\nIndonesia yang Bukan Tujuan Komersial; \n 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang \r\nKementerian Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);\r\n3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang \r\nPenyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 \r\nNomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 6639); \r\n4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang \r\nKementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) \r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden \r\nNomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas \r\nPeraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang \r\nKementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);\r\n5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor \r\n48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata \r\nKerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);\r\n \n Mengatur tentang:\r\na. ketentuan umum yang berisi penjelasan istilah-istilah\r\nb. Penangkapan Ikan di WPPNRI yang bukan tujuan komersial dalam rangka Pendidikan dan/atau Pelatihan Perikanan\r\nc. Penangkapan Ikan di WPPNRI yang bukan tujuan komersial dalam rangka Penelitian atau Kegiatan Ilmiah Lainnya \r\nd. Penangkapan Ikan yang bukan tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata\r\ne. Pembudidayaan Ikan di WPPNRI yang bukan tujuan komersial\r\nf. Persyaratan dan tata cara persetujuan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia yang bukan tujuan komersial\r\ng. Pengawasan\r\nh. Ketentuan sanksi\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021. \n Mencabut Peraturan \r\nMenteri Kelautan dan Perikanan Nomor \r\nPER.15/MEN/2005 tentang Penangkapan Ikan dan/atau \r\nPembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan \r\nRepublik Indonesia yang bukan untuk Tujuan Komersial \n 20 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2005 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang bukan untuk Tujuan Komersial.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang bukan untuk tujuan komersial. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kegiatan penangkapan ikan yang bukan tujuan komersial meliputi pendidikan/pelatihan perikanan, penelitian/kegiatan ilmiah lainnya, dan kesenangan/wisata.
Sarana penangkapan ikan meliputi kapal, alat penangkapan ikan (API), dan alat bantu penangkapan ikan (ABPI).
Daerah penangkapan ikan dilakukan di WPPNRI.
Jenis ikan yang ditangkap disesuaikan dengan tujuan kegiatan, kecuali untuk wisata memancing, di mana semua jenis ikan boleh ditangkap kecuali yang dilindungi.
Volume tangkapan untuk wisata memancing dibatasi maksimal 100 kg atau 50 ekor per kapal.
Setiap orang yang melakukan penangkapan ikan bukan komersial harus mendapat Persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
Prosedur permohonan Persetujuan dilakukan secara elektronik melalui laman Kementerian.

Peraturan ini juga mengatur tentang pembudidayaan ikan yang bukan tujuan komersial untuk pendidikan/pelatihan, penelitian/kegiatan ilmiah, dan kesenangan/wisata, yang pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap Orang yang menangkap Ikan melebihi volume atau total Ikan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dikenai sanksi administratif.\n2. Setiap Orang yang tidak memiliki Persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenai sanksi administratif.\n3. Setiap Orang yang tidak sengaja menangkap Ikan yang dilindungi dalam kondisi:\na. hidup, namun tidak dilepaskan kembali; atau\nb. mati, namun tidak dilaporkan dan tidak diserahkan kepada petugas pelabuhan umum atau pelabuhan perikanan,\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a dan huruf b, dikenai sanksi administratif.\n4. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berupa:\na. peringatan/teguran tertulis;\nb. paksaan pemerintah;\nc. pembekuan Persetujuan;\nd. pencabutan Persetujuan; dan/atau\ne. denda administratif.","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2005 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang bukan untuk Tujuan Komersial","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 27 OF 2021
CONCERNING
FISHING AND/OR AQUACULTURE
IN THE FISHERIES MANAGEMENT AREA OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
FOR NON-COMMERCIAL PURPOSES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 114 paragraph (4) of Government Regulation Number 27 of 2021 concerning the Implementation of Marine Affairs and Fisheries, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries concerning Fishing and/or Aquaculture in the Fisheries Management Area of the Republic of Indonesia for Non-Commercial Purposes; \n \n
In view of:	\n \n Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 39 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=df1c42a9-e65b-45d6-a2fd-fdc87210f2b8","actionData","errors"]