[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","df0d4d4c-28d5-44c4-9ef4-4f7e6a74a7e5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2022","number","2","year","2022","published_date","2022-01-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"9b740be1-c6ec-4a7c-a83f-061d3071eaf8","Pengendalian Internal Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tangerang","place_of_enactment","Tangerang","theme","Pengelolaan Sampah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN-SAMPAH
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Tahun 2022 Nomor 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab menjamin tersedianya lingkungan yang sehat dan mampu melaksanakan proses pengelolaan sampah yang baik sehingga mampu mewujudkan ruang yang aman, nyaman, sehat, produktif dan berkelanjutan; b. bahwa volume dan jenis sampah semakin hari semakin bertambah dan sistem pengumpulan sampah secara umum masih tercampur atau belum ada pemilahan antara sampah organik dan anorganik mulai dari sumbernya sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan persampahan di Daerah dan berdampak pada kesehatan masyarakat dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik; c. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melakukan penanganan sampah regional dan membuat kebijakan sebagai dasar pelaksanaannya; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-\r\nUndang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522); 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223); 8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61); 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933); 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804); 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545); \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH\r\nBAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH\r\nBAB IV PENGELOLAAN SAMPAH\r\nBAB V PERIZINAN\r\nBAB VI INSENTIF DAN DISINSENTIF\r\nBAB VII KOMPENSASI\r\nBAB VIII KERJASAMA DAN KEMITRAAN\r\nBAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT\r\nBAB X PENYELESAIAN SENGKETA\r\nBAB XI TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI\r\nBAB XII SISTEM TANGGAP DARURAT\r\nBAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN\r\nBAB XIV LARANGAN\r\nBAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN\r\nBAB XVI KETENTUAN PIDANA\r\nBAB XVII KETENTUAN PERALIHAN\r\nBAB XVIII KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2022. \n 45 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 3).\n2. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 1).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan sampah di Kota Tangerang. Latar belakangnya adalah untuk menjamin lingkungan yang sehat dan pengelolaan sampah yang baik, mengingat volume dan jenis sampah yang terus bertambah. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan efisien sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.\n\nKetentuan substansial mencakup tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah, termasuk penyusunan kebijakan dan strategi, pembinaan, pengawasan, dan penetapan lokasi fasilitas pengelolaan sampah. Peraturan ini juga mengatur pengelolaan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Pengelolaan sampah meliputi pengurangan (pembatasan timbulan, pendauran ulang, pemanfaatan kembali) dan penanganan (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir). Produsen memiliki kewajiban terkait pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah. Peraturan ini juga mengatur perizinan usaha pengelolaan sampah, insentif dan disinsentif, kompensasi dampak negatif, kerjasama dan kemitraan, peran serta masyarakat, penyelesaian sengketa, teknologi dan sistem informasi, serta sistem tanggap darurat.","transitional_provisions","1. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan Sampah pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, wajib membangun dan menyediakan fasilitas pemilahan Sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n2. Setiap Orang yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan Sampah dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, maka izin tersebut tetap berlaku dan dianggap sah, dengan ketentuan apabila telah berakhir masa berlakunya harus mengajukan permohonan Izin baru sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 53 (membuang sampah sembarangan, melakukan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir, dan/atau membakar sampah tidak sesuai persyaratan teknis) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BANTEN PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF TANGERANG CITY
NUMBER 2 OF 2022
CONCERNING
WASTE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TANGERANG,

\n\n \n \n

Considering:

that the Regional Government is responsible for ensuring the availability of a healthy environment and is able to carry out a good waste management process so as to create a safe, comfortable, healthy, productive and sustainable space;
that the volume and type of waste are increasing every day and the waste collection system is generally still mixed or there is no separation between organic and inorganic waste from the source, which has the potential to cause waste problems in the Region and have an impact on public health and the environment if not managed properly;
that in accordance with Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management and Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=df0d4d4c-28d5-44c4-9ef4-4f7e6a74a7e5","actionData","errors"]