[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","df00f2ef-04c2-4079-9305-7ab9b275f317","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 5 Tahun 2018 tentang PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Nomor 5 Tahun 2018","number","5","year","2018","published_date","2018-11-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Padang","place_of_enactment","Padang","theme","PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - KESEHATAN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, diperlukan penataan perumahan dan permukiman yang baik untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di daerah; \r\nbahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan melaksanakan tugas, kewajiban serta kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencegah meningkatnya perumahan dan permukiman kumuh, perlu adanya pengaturan mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh;\r\nbahwa untuk mencegah meningkatnya dan meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman kumuh diperlukan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh yang terencana, terpadu dan berkelanjutan sehingga lingkungan hunian yang sehat, serasi, teratur dan menjamin kualitas hidup masyarakat dapat diwujudkan;\r\n \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 9 Tahun 1956, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 1 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 88 Tahun 2014, PP No. 14 Tahun 2016, Permen Perumra No. 5 Tahun 2013, Permen PU-PR No. 14/PRT/M/2018, Perda Kota Padang No. 4 Tahun 2012, Perda Kota Padang No. 21 Tahun 2012, Perda Kota Padang No. 6 Tahun 2014, Perda Kota Padang No. 7 Tahun 2015. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dengan sistematika sebagai berikut :\r\n\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tPencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;\r\n3.\tPeningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;\r\n4.\tKerja Sama, Peran Serta Masyarakat dan Kearifan Lokal;\r\n5.\tPembinaan dan Pengawasan;\r\n6.\tPembiayaan;\r\n7.\tKetentuan Peralihan;\r\n8.\tKetentuan Penutup.\r\n\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2018. \n 36 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2018 bertujuan untuk mencegah pertumbuhan dan perkembangan perumahan dan permukiman kumuh, mempertahankan kualitas perumahan dan permukiman yang sudah ada, meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman kumuh menjadi layak huni, serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh.\n\nPeraturan ini mengatur pencegahan terhadap ketidakteraturan dan kepadatan bangunan, ketidaklengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum, penurunan kualitas rumah, serta pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan melalui pengawasan, pengendalian, dan pemberdayaan masyarakat.\n\nUpaya peningkatan kualitas dilakukan melalui penetapan lokasi, penanganan (pemugaran, peremajaan, pemukiman kembali), dan pengelolaan. Penetapan lokasi melibatkan identifikasi, penilaian, dan peninjauan ulang lokasi perumahan kumuh. Penanganan dilakukan berdasarkan klasifikasi kekumuhan dan status legalitas tanah, dengan mempertimbangkan tipologi daerah. Pengelolaan bertujuan mempertahankan kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan melalui pembentukan kelompok swadaya masyarakat dan pemeliharaan serta perbaikan.\n\nPeraturan ini juga mengatur kerjasama dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga nonpemerintah, serta peran serta masyarakat dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh. Pembinaan dilakukan melalui koordinasi, sosialisasi, pendidikan, pelatihan, bimbingan, konsultasi, dan pemberian penghargaan. Pengawasan dilakukan melalui pemantauan, penerimaan laporan, dan evaluasi berkala.","transitional_provisions","1. Keputusan Walikota mengenai penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebelum peraturan daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai habis jangka waktu berlakunya.\n2. Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh setelah habis jangka waktu berlaku Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PADANG
WEST SUMATRA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PADANG CITY
NUMBER 5 OF 2018

ABOUT
PREVENTION AND QUALITY IMPROVEMENT OF
SLUM HOUSING AND SLUM SETTLEMENTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PADANG,

Considering :

that in order to guarantee the right of the community to
reside and obtain a good and healthy environment,
it is necessary to organize housing
and settlements properly to improve the quality
of life and welfare of the community in the region;
that in order to guarantee legal certainty and
carry out the duties, obligations and authorities of the
Regional Government in preventing the increase of
slum housing and slum settlements, it is necessary to have
regulations regarding the prevention and improvement of
the quality of slum housing and slum settlements;
that based on the considerations as intended
in letters a, letter b, and letter c, it is necessary to stipulate a
Regional Regulation on Prevention and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=df00f2ef-04c2-4079-9305-7ab9b275f317","actionData","errors"]