[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","df0042d1-a1a7-4568-be49-2ee0e814b4d6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2016","number","5","year","2016","published_date","2016-05-04","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banyumas","place_of_enactment","Purwokerto","theme","Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

permukiman
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2016/No.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam upaya memberikan rasa aman, nyaman serta lingkungan yang baik dan sehat bagi pemilik bangunan, maka setiap pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman, perlu menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan dan pemukiman yang memadai;\r\nb. bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan, keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan serta memberikan kepastian hukum, maka perlu dilakukan penyerahan terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 \n Peraturan Dearah ini mengatur tentang ketentuan umum, asas dan tujuan, ruang lingkup dan kewenangan, penyediaan PSU, penyerahan PSU, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian, sanksi administratif, ketentuan pidana, penyidikan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2016. \n 31 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2016 ini mengatur tentang penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan dan permukiman. \n\n Latar belakang peraturan ini adalah untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pemilik bangunan serta menjamin ketersediaan, keberlanjutan pemeliharaan, dan kepastian hukum terkait PSU. Tujuannya adalah menjamin ketersediaan PSU, keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan, serta memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan fasilitas sosial atau umum.\n\nKetentuan substansial mencakup kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengatur perencanaan, penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan PSU. Pemerintah Daerah berwenang memelihara, mengembangkan, menggunakan, memanfaatkan, mencatat PSU sebagai aset daerah, dan mengawasi keberadaannya. Pengembang perumahan wajib menyediakan PSU dengan proporsi tertentu dari luas lahan (minimal 40% untuk perumahan tidak bersusun dan 50% untuk rumah susun). Jenis PSU yang wajib disediakan meliputi prasarana (jaringan lingkungan, drainase, tempat sampah), sarana (pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi, pemakaman, pertamanan), dan utilitas (jaringan listrik, telepon, gas, air bersih, pemadam kebakaran, penerangan jalan, transportasi). Pengembang wajib membangun prasarana dan utilitas sesuai rencana induk/tapak yang disahkan dan menyelesaikan pembangunan dalam jangka waktu tertentu. Penyerahan PSU dilakukan melalui dua tahap, dengan verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Bupati.","transitional_provisions","1. Untuk PSU yang telah selesai dibangun lebih dari 5 (lima) tahun dapat langsung diserahkan kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan verifikasi.\n2. Untuk PSU yang telah selesai dibangun kurang dari 5 (lima) tahun tetapi telah lebih dari 1 (satu) tahun dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah secara administrasi dan fisik dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) tahun.\n3. Untuk PSU yang masih dalam tahap penyelesaian, tata cara penyerahannya harus mengikuti Peraturan Daerah ini, termasuk PSU yang sudah selesai dibangun sampai dengan 1 (satu) tahun.\n4. Untuk PSU yang ditinggalkan pengembang berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (4).","sanctions","1. Pengembang yang melanggar Pasal 10 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.\n2. Jika peringatan tidak diindahkan, dapat dikenakan sanksi administratif lebih lanjut seperti pencantuman dalam daftar hitam, publikasi kepada warga dan lembaga perbankan, permohonan pencabutan dari asosiasi perumahan, pembatasan kegiatan pembangunan, atau pencabutan izin usaha.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (2) dan (3) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Perda Kab. Banyumas No. 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/338564/perda-kab-banyumas-no-6-tahun-2025","6755ad71-0668-4608-8112-d0d700b7f777","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANYUMAS
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANYUMAS REGENCY
NUMBER 5 OF 2016
CONCERNING
PROVISION AND SUBMISSION OF INFRASTRUCTURE, FACILITIES, AND UTILITIES
OF HOUSING AND SETTLEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANYUMAS,

\n\n \n \n

Considering:

that in an effort to provide a sense of security, comfort and a good and healthy environment for building owners, it is necessary to provide adequate neighborhood infrastructure and facilities, and public utilities for every implementation of housing and settlement development;
that in order to provide guarantees for availability, sustainability of maintenance and management and provide legal certainty, it is necessary to submit the Neighborhood Infrastructure and Facilities, and Public Utilities of Housing and Settlements from the Developer to the Regional Government;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=df0042d1-a1a7-4568-be49-2ee0e814b4d6","actionData","errors"]