[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","defe4d2a-9c17-4f9a-9a90-404ac2f4fa4f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2024 tentang Tata Laksana Pelayanan Dan Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu Dalam Daerah Pabean","short_title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2024","number","50","year","2024","published_date","2024-07-31","effective_date","2024-11-07","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6eed5ed3-359c-4453-a0bd-cc3a5bab34a2","Kepabeanan & Perdagangan Internasional","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Laksana Pelayanan Dan Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu Dalam Daerah Pabean","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pabean-pengangkutan
2024
Peraturan Menteri Keuangan NO. 50, BN.2024 (463)/37 hlm
Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Tata Laksana Pelayanan Dan Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu Dalam Daerah Pabean
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8C ayat (5) dan Pasal 85A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu dalam Daerah Pabean, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Laksana Pelayanan dan Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu dalam Daerah Pabean; \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 \r\n \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, penelitian dan penetapan barang tertentu, pemberitahuan pabean barang tertentu, pemuatan, keberangkatan sarana pengangkut, pengangkutan di atas sarana pengangkut, kedatangan sarana pengangkut dan pembongkaran, pemeriksaan pabean, pembatalan dan pembetulan PPBT, pengawasan, pemblokiran, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2024. \n 37 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk mengatur tata laksana pelayanan dan pengawasan pengangkutan barang tertentu dalam daerah pabean, guna mencegah penyelundupan ekspor. Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dan mencakup pemuatan, keberangkatan, pengangkutan, serta kedatangan dan pembongkaran barang. Barang tertentu ditetapkan oleh instansi teknis terkait dan harus diberitahukan melalui Pemberitahuan Pabean Barang Tertentu (PPBT). Pengangkut wajib melakukan registrasi kepabeanan dan menyampaikan PPBT secara elektronik. Pengawasan dilakukan berdasarkan manajemen risiko dan dapat dilakukan di atas sarana pengangkut. Dalam keadaan darurat, pembongkaran dapat dilakukan di luar pelabuhan tujuan dengan melaporkan ke Kantor Pabean terdekat.","transitional_provisions","1. Terhadap barang tertentu yang masih dalam proses pemuatan, keberangkatan, pengangkutan, kedatangan, dan/atau pembongkaran pada saat peraturan pencabutan disampaikan, tetap dilaksanakan pengawasan hingga seluruh kewajiban kepabeanan diselesaikan.","sanctions","1. Pengangkut yang tidak dapat membuktikan selisih barang sebagai di luar kemampuannya dikenai sanksi administrasi. 2. Pelanggaran terhadap sistem identifikasi otomatis dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 50 OF 2024
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF SERVICE AND SUPERVISION
OF TRANSPORTATION OF CERTAIN GOODS WITHIN THE CUSTOMS TERRITORY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 8C paragraph (5) and
Article 85A paragraph (3) of Law Number 17 of 2006
concerning Amendments to Law Number 10 of 1995
concerning Customs Clearance, and the provisions of Article 7 of Government
Regulation Number 3 of 2009 concerning Supervision of
Transportation of Certain Goods within the Customs Territory, it is necessary
to stipulate a Regulation of the Minister of Finance concerning Procedures
for Service and Supervision of Transportation of Certain Goods
within the Customs Territory;

In view of:

Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=defe4d2a-9c17-4f9a-9a90-404ac2f4fa4f","actionData","errors"]