[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ded5385f-8f3d-4982-9a8c-1b3610d88fe5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 47 Tahun 2021","number","47","year","2021","published_date","2021-05-19","effective_date","2021-05-21","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kementerian - Pendayagunaan - Aparatur Negara - Reformasi Birokrasi
2021
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 47, LN.2021/No.126, jdih.setneg.go.id : 16 hlm.
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
ABSTRAK:	\n \n Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perlu menetapkan Perpres tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; Perpres Nomor 60 Tahun 2012; dan Perpres Nomor 68 Tahun 2019. \n Perpres ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi; organisasi; tata kerja; dan pendanaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di pimpin oleh Menteri dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada presiden. Dalam memimpin Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2021. \n Perpres ini mencabut Perpres Nomor 47 Tahun 2015. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Presiden ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, serta sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 115/P Tahun 2019. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Menteri, dengan kemungkinan dibantu oleh Wakil Menteri. Kementerian ini memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi. Fungsi kementerian meliputi perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pengawasan dan pengelolaan barang milik negara. Struktur organisasi kementerian terdiri dari beberapa deputi dan staf ahli yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi spesifik.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.","sanctions","(-)","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERPRES No. 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/41783/perpres-no-47-tahun-2015","ba71eca0-d388-41d8-a9b2-fdbb18b15155","revoked_by",[102],{"_95":103,"_97":104,"_36":105},"Perpres No. 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/306876/perpres-no-178-tahun-2024","94d0154f-24a6-431a-bc8e-2a2154af5077","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 47 OF 2021
CONCERNING
MINISTRY OF STATE APPARATUS UTILIZATION
AND BUREAUCRATIC REFORM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that as a follow-up to the enactment of Presidential Decree Number 115/P of 2019 concerning the Establishment of State Ministries and the Appointment of State Ministers of the Advanced Indonesia Cabinet for the 2019-2024 Period and to implement the provisions of Article 11 of Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation concerning the Ministry of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform;

Remembering:

Article 4 paragraph (1) and Article 17 of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ded5385f-8f3d-4982-9a8c-1b3610d88fe5","actionData","errors"]