[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","deb6fcf3-ea38-4a2d-81fa-c7d947169622","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006","number","18","year","2006","published_date","2006-10-18","effective_date","2006-10-19","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Semarang","place_of_enactment","Ungaran","theme","Sumber Pendapatan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pendapatan Desa
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2006/NO.18
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Sumber Pendapatan Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 \r\nTahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah\r\ndengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan\r\nPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun\r\n2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004\r\nTentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang dan dengan\r\ntelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005\r\ntentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor\r\n9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa perlu ditinjau\r\nkembali;\r\nbahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Sumber\r\nPendapatan Desa;\r\n \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2006; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang\r\nSumber Pendapatan Desa\r\nyang meliputi\r\nSumber Dan Jenis Pendapatan Desa, Pengurusan Dan Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa, Pengembangan Sumber Pendapatan Desa, Pembinaan Dan Pengawasan Sumber Pendapatan Desa.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2006. \n Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa dicabut. \n 14 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 23).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang sumber pendapatan desa di Kabupaten Semarang. Latar belakangnya adalah perlunya peninjauan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa, seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Sumber pendapatan desa meliputi:

Pendapatan asli Desa (hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah).
Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah.
Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
Pinjaman desa.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengembangan sumber pendapatan desa, serta pembinaan dan pengawasan sumber pendapatan desa. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa.

\n\n

Tanah Kas Desa dapat dimutasikan kepada pihak lain dan diutamakan untuk kepentingan umum dengan persetujuan Bupati.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Apabila dalam pelaksanaan pelimpahan dan peralihan kekayaan Desa terbukti ada pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku serta menguntungkan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Semarang No. 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/293850/perda-kab-semarang-no-9-tahun-2000","21865e41-1d97-4910-8ab5-73ece55af6b4","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA
SEMARANG REGENCY GOVERNMENT

SEMARANG REGENCY REGULATION
NUMBER 18 OF 2006
ON
VILLAGE REVENUE SOURCES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SEMARANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that with the enactment of Law Number 32 of 2004 on Regional Government as amended by Law Number 8 of 2005 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 3 of 2005 on Amendments to Law Number 32 of 2004 on Regional Government into Law and with the enactment of Government Regulation Number 72 of 2005 on Villages, the Semarang Regency Regulation Number 9 of 2000 on Village Revenue Sources needs to be reviewed;
that in connection with the above, it is deemed necessary to stipulate a Semarang Regency Regulation on Village Revenue Sources;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Law Number 13 of 1950 on the Establishment of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=deb6fcf3-ea38-4a2d-81fa-c7d947169622","actionData","errors"]