[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","deab6450-3760-45dd-8d79-8d2054135a65","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1988","number","21","year","1988","published_date","1988-12-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1988
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 21, LN. 1988, No. 42, TLN No. 3381, LL Setkab : 8 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 1988. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 ini bertujuan untuk mengubah batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dengan memasukkan sebagian wilayah dari Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang. Perubahan ini dilakukan untuk mengakomodasi perkembangan pembangunan dan peningkatan fungsi Kota Pekalongan sebagai pusat industri, perdagangan, dan pelayanan. Peraturan ini menetapkan pembagian wilayah baru dan pusat pemerintahan kecamatan yang baru. Selain itu, peraturan ini juga mengatur pembiayaan yang dibebankan pada anggaran daerah terkait.","transitional_provisions","1. Semua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang yang berlaku bagi desa-desa/kelurahan yang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini termasuk dalam lingkungan wilayah kabupaten-kabupaten tersebut, setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku bagi desa-desa/kelurahan dimaksud, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa Peraturan Pemerintah ini.\n2. Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat diubah atau dicabut dengan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikotamadya Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan setelah mendapat petunjuk dan persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.\n3. Masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, kependudukan, penghasilan daerah, keuangan, materil dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini, diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 21 OF 1988
on
THE AMENDMENT OF BOUNDARY LIMITS OF PEKALONGAN REGENCY LEVEL II REGION AND
BATANG REGENCY LEVEL II REGION

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that the development progress in the Province of Central Java Level I Region in general and Pekalongan Municipality Level II Region in particular, has increased the function and role of Pekalongan City, so that the available land cannot accommodate development activities anymore;
that in connection with this, the boundary limits of Pekalongan Municipality Level II Region need to be amended by including part of the region from Pekalongan Regency Level II Region and Batang Regency Level II Region into the region of Pekalongan Municipality Level II Region;
that the Regional Government of Pekalongan Regency Level II and the Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=deab6450-3760-45dd-8d79-8d2054135a65","actionData","errors"]