[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dea89c05-a69b-47a0-a70d-ca0f3eba7dc4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 50 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Bidang Perikanan","short_title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 50 Tahun 2025","number","50","year","2025","published_date","2025-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6d17806f-165e-49c4-b243-c9a756d7cd3b","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Bupati (Perbup)","short_name","Perbup","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat","place_of_enactment","Krui","theme","Tata Cara Pemungutan Retribusi Bidang Perikanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI BIDANG PERIKANAN
2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 50, BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025 NOMOR 585
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Tata Cara Pemungutan Retribusi Bidang Perikanan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Bidang Perikanan \n UUD 1945 Pasal 23A, UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 22 Tahun 2012, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 54 Tahun 2002, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 27 Tahun 2021, PP No. 35 Tahun 2023, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Perda Kabupaten Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016 sebagaimana terakhir diubah dengan Perda No. 13 Tahun 2021, Perda Kabupaten Pesisir Barat No. 10 Tahun 2017, Perda Kabupaten Pesisir Barat No. 1 Tahun 2024 \n Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Bidang Perikanan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2025. \n 14 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 50 Tahun 2025 ditetapkan sebagai pedoman teknis pelaksanaan pemungutan retribusi di bidang perikanan, khususnya untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memelihara aset daerah, serta meningkatkan pelayanan dan kepatuhan masyarakat dalam pemenuhan kewajiban retribusi.

Ruang lingkup kebijakan ini mencakup tata cara pemungutan retribusi atas penyediaan tempat pelelangan ikan (TPI) dan penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah di bidang perikanan. Dalam mekanisme TPI, seluruh hasil tangkapan ikan wajib dijual melalui sistem lelang terbuka yang diselenggarakan oleh petugas yang ditunjuk, kecuali untuk keperluan konsumsi pribadi, hobi, atau penelitian. Penetapan pemenang lelang dilakukan berdasarkan penawaran tertinggi.

Terkait penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, subjek hukum (orang pribadi atau badan) diwajibkan mengajukan permohonan resmi kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD Balai Benih Ikan (BBI). Pembayaran retribusi dilakukan melalui penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan dapat disetorkan secara tunai melalui bendahara penerimaan, melalui bank, atau transfer antar bank. Dinas Perikanan bertanggung jawab penuh atas penatausahaan, pembukuan, dan pelaporan realisasi penerimaan retribusi ke Kas Umum Daerah secara berkala.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGENT OF PESISIR BARAT
LAMPUNG PROVINCE

REGULATION OF THE REGENT OF PESISIR BARAT
NUMBER 50 OF 2025
CONCERNING
PROCEDURES FOR THE COLLECTION OF FISHERIES SECTOR SERVICE FEES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PESISIR BARAT,

Considering :

that to implement the provisions of Article 67 of Pesisir Barat Regency Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Regional Service Fees, it is necessary to establish a Regent Regulation concerning Procedures for the Collection of Fisheries Sector Service

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dea89c05-a69b-47a0-a70d-ca0f3eba7dc4","actionData","errors"]