[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dea62853-8ce0-4ee5-acca-21f5fb53777c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Retribusi Rumah Pemotongan Hewan","short_title","Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2016","number","6","year","2016","published_date","2016-06-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banda Aceh","place_of_enactment","Banda Aceh","theme","Retribusi Rumah Pemotongan Hewan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN
2016
Qanun NO. 6, LD.2016/NO.6
Qanun TENTANG Retribusi Rumah Pemotongan Hewan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf g, Pasal 134 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Banda Aceh berwenang untuk memungut Retribusi Rumah Pemotongan Hewan dan ditetapkan dalam Qanun. \n Dasar Hukum Qanun ini adalah : UU No. 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 8 (Drt) Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 1983; PP No. 95 Tahun 2012. \n Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama,Objek dan Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif, Struktur dan Besarnya Tarif, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Penagihan, Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan,Keringanan,dan Pembebasan Retrribusi, Sanksi Administrasi, Penyidikan, Sanksi Pidana, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2016. \n Mencabut Peraturan Daerah Tingkat II Kotamadya Banda Aceh Nomor 4 Tahun 1999 tentnag Retribusi Rumah Potong Hewan \n 16 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Tingkat II Kotamadya Banda Aceh Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 1999 Nomor 8 Seri B nomor 3)","scope_and_parties","policy_content","Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Retribusi Rumah Pemotongan Hewan menetapkan retribusi atas pelayanan fasilitas rumah pemotongan hewan (RPH) yang disediakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Latar belakang penetapan Qanun ini adalah untuk meningkatkan pelayanan jasa RPH agar peredaran daging terjamin Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH), serta untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).\n\nObjek retribusi meliputi pemakaian kandang, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, pemakaian RPH, dan pemeriksaan hewan ternak yang dipotong khusus pada hari-hari besar Islam di dalam dan di luar RPH. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati/menggunakan jasa fasilitas dan pelayanan RPH. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pemakaian fasilitas RPH.\n\nRetribusi RPH digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, pemeriksaan, jenis hewan ternak, dan jumlah hewan ternak yang dipotong. Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan ternak, dan jumlah hewan ternak yang dipotong. Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Kota. Pembayaran retribusi dilakukan sebelum atau sesudah pemotongan dan harus dibayar sekaligus.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayarkan tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BANDA АСЕН
ACEH PROVINCE

QANUN OF BANDA AСЕН CITY
NUMBER 6 OF 2016
CONCERNING
ANIMAL SLAUGHTERHOUSE RETRIBUTION

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM
BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANDA ACЕН,

Considering:

that in order to improve the service of animal slaughterhouses to ensure the circulation of meat that is Safe, Healthy, Intact and Halal (ASUH), it needs to be supported by sufficient funds from the source of Local Own-Source Revenue (PAD);
that to implement the provisions of Article 127 letter g, Article 134 and Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Banda Aceh City Government is authorized to collect Animal Slaughterhouse Retribution and stipulated in the Qanun;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Qanun of Banda Aceh City concerning Animal Slaughterhouse Retribution;

In View of:

Article 18

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dea62853-8ce0-4ee5-acca-21f5fb53777c","actionData","errors"]