[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","de976406-ff01-4989-98c0-0b5b78d7e926","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Menara Telekomunikasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan No. 12 Tahun 2011","number","12","year","2011","published_date","2011-02-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan","place_of_enactment","Andoolo","theme","Penyelenggaraan Dan Retribusi Menara Telekomunikasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyelenggaraan-Retribusi-Menara-Telekomunikasi
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD. 2011/No. 12, LL 39 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Dan Retribusi Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi sejalan dengan kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi di wilayah Kabupaten Konawe Selatan, dipandang perlu untuk menata, msrnbina, mengendalikan dan melakukan pengawasan terhad3p pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, kelestarian lingkungan dan estetika serta untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Menara Telekomunikasi; \n Dasar Hukum :\r\n1.\tUndang-undang\tNomor\t8\tTahun\t1981\ttentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 1981 Nomor 7G, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr 3209',;\r\n2.\tUndang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayanan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);\r\n3.\tUndang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Dersaingan usaha Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817):\r\n4.\tUndang-undang Momor 28 ~ahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Debas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembatan Negara Republilc Indonesia Taliun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);\r\n5.\tUndang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);\r\n6.\tUndang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Ncmor 4267);\r\n7.\tUndang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);\r\n8.\tUndang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan iLembaran Negara Republik Indonesis Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );\r\n9.\tUndang-Undang Ncmor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844);\r\n10.\tUndang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembzran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);\r\n11.\tUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);\r\n12.\tUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);\r\n13.\tUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengeloiaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Ncrror 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);\r\n14.\tPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);\r\n15.\tPeratursn Pemerintah Ncmor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negata Repubfik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);\r\n16.\tPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambshan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3931);\r\n17.\tPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593):\r\n18.\tPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repi'blik Indonesia Nomor 4737);\r\n19.\tPeraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran\tNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);\r\n19.\tPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);\r\n20.\tPeraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembarsn Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);\r\n21.\tPeraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupatan Konawe Sslatan Tahun 2007 Nomor 10);\r\n22.\tPeraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daersh Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 13);\r\n24\tPeraturan Daerah Kaoupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 Ncmor 1).\r\n \n Peraturan daerah ini mengatur tentang :\r\n1.\tKetentuan umum\r\n2.\tKetentuan pembangunan menara\r\n3.\tPenggunaan menara bersama\r\n4.\tPrinsip-prinsip penggunaan menara bersama\r\n5.\tKetentuan perizinan\r\n6.\tHak dan kewajiban penyelenggara menara\r\n7.\tSewa menara\r\n8.\tKetentuan retribusi\r\n9.\tSanksi administrasi\r\n10.\tKetentuan penyidikan\r\n11.\tKetentuan penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2011. \n 39 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan dan retribusi menara telekomunikasi di Kabupaten Konawe Selatan. Latar belakangnya adalah perkembangan usaha telekomunikasi yang pesat dan perlunya penataan menara telekomunikasi agar sesuai dengan tata ruang, kelestarian lingkungan, estetika, serta menjamin keselamatan masyarakat.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur beberapa hal penting, antara lain:

Rencana Induk Menara Telekomunikasi: Pembangunan dan pengoperasian menara wajib mengacu pada rencana induk yang bertujuan untuk menjaga estetika kawasan, mendukung kegiatan sosial ekonomi, menghindari pembangunan yang tidak terkendali, menentukan lokasi yang tertata, standarisasi kualitas dan keamanan, meminimalisir gejolak sosial, meningkatkan citra wilayah, keselarasan dengan RTRW, memudahkan pengawasan, menjamin legalitas, efisiensi lahan, memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi, menghindari blank spot area, mendorong efisiensi biaya, dan persaingan sehat antar operator.
Pembagian Zona: Penetapan zona pembangunan disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan, ketertiban, estetika, dan kebutuhan usaha.
Pembangunan Menara: Menara harus digunakan bersama untuk efisiensi ruang, kecuali untuk jaringan utama atau daerah yang belum terlayani atau tidak layak ekonomis. Pembangunan menara bersama dapat dilakukan oleh BUMN, BUMD, atau swasta nasional. Pemasangan antena harus pada menara telekomunikasi.
Standar Keamanan: Pembangunan menara harus sesuai standar untuk menjamin keamanan lingkungan, termasuk kekuatan konstruksi, ketinggian, struktur, pondasi, kekuatan angin, dan gempa bumi.
Fasilitas Pendukung: Menara harus dilengkapi sarana pendukung seperti pertanahan, penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan, marka halangan penerbangan, dan pagar pengamanan. Identitas hukum menara juga harus jelas.
Perizinan: Setiap pembangunan dan pengoperasian menara wajib memiliki rekomendasi pengusahaan, IMB Menara, Izin Gangguan (HO) Menara, dan Izin Operasional Menara telekomunikasi.
Retribusi: Setiap badan usaha yang memperoleh pelayanan perizinan pembangunan menara telekomunikasi dipungut retribusi.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib retribusi yang telah melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SOUTH KONAWE REGENCY
NUMBER 12 OF 2011
ON
ORGANIZATION AND RETRIBUTION OF
TELECOMMUNICATION TOWERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SOUTH KONAWE,

Considering:

that with the increasing development and increase in telecommunication business activities in line with the community's need for the use of telecommunication facilities in the South Konawe Regency area, it is deemed necessary to manage, foster, control and supervise the construction and operation of telecommunication towers that do not comply with spatial planning rules, environmental sustainability and aesthetics and to ensure the comfort and safety of the community;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Organization and Retribution of Telecommunication Towers;

In view of:

Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=de976406-ff01-4989-98c0-0b5b78d7e926","actionData","errors"]