[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","de9170c4-95d9-4507-82d1-7e852ccbe57d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Gorontalo Nomor 12 Tahun 2014 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rakyat Hulondhalo","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 12 Tahun 2014","number","12","year","2014","published_date","2014-08-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"020174a3-bcce-4193-a414-70f06ff5f32e","Media, Pos & Periklanan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Gorontalo","place_of_enactment","Gorontalo","theme","Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rakyat Hulondhalo","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA RAKYAT HULONDALO
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2014/NO.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rakyat Hulondhalo
ABSTRAK:	\n \n Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Publik. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 38 Tahun 2000; UU N0. 32 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No, 12 Tahun 2008; PP No. 11 Tahun 2005. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rakyat Hulondalo termasuk di dalamnya mengatur tentang pendirian nama dan sebutan udara lembaga penyiaran, kedudukan, tugas, dan fungsi, sifat, tujuan, dan kegiatan, organisasi, honorarium dan tunjangan, pertanggungjawaban keuangan, pengelolaan aset, pengawasan, ketentuan peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Hulondalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Terdiri dari 16 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Rakyat Hulondalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 27).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Rakyat Hulondalo oleh Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo. LPPL ini berbentuk badan hukum yang independen, netral, dan tidak komersial, dengan tujuan memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol sosial kepada masyarakat. Radio Suara Rakyat Hulondalo bertugas menyampaikan informasi timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta antar masyarakat, dengan fungsi sebagai media informasi di berbagai bidang seperti keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, dan hiburan yang sehat.

Organisasi LPPL terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi. Dewan Pengawas ditetapkan oleh Gubernur atas usul DPRD dan bertugas mengawasi kinerja Dewan Direksi serta menjamin orientasi LPPL pada publik. Dewan Direksi memiliki kewenangan menyusun program tahunan, mengangkat karyawan, menetapkan kebijakan operasional, dan menjalin kerjasama. Pembiayaan LPPL berasal dari APBD Provinsi Gorontalo dan sumber lain yang sah seperti iuran penyiaran, usaha lain yang terkait dengan penyiaran, dan sumbangan masyarakat. Pengelolaan keuangan LPPL berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan aset LPPL merupakan aset Pemerintah Provinsi Gorontalo.

","transitional_provisions","1. Dewan Pengawas LPPL Suara Rakyat Hulondalo yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap melaksanakan tugas sampai dibentuknya Dewan Pengawas yang baru sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GORONTALO GOVERNOR
REGIONAL REGULATION OF GORONTALO PROVINCE
NUMBER 12 OF 2014
CONCERNING
LOCAL PUBLIC BROADCASTING INSTITUTION RADIO
SUARA RAKYAT HULONDALO

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF GORONTALO,

\n\n \n \n

Considering:

that broadcasting institutions are mass communication media that have an important role in social, cultural, political, and economic life, have the freedom and responsibility in carrying out their duties as media for information, education, entertainment and control, and social glue;
that based on the provisions of Article 7 paragraph (3) of Government Regulation Number 11 of 2005 concerning the Provision of Public Broadcasting Broadcasting Institutions, the establishment of the Local Public Broadcasting Institution Radio Suara Rakyat Hulondalo is stipulated by Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and c, it

","pdf_url","/proxy/pdf?id=de9170c4-95d9-4507-82d1-7e852ccbe57d","actionData","errors"]